SELASA , 14 AGUSTUS 2018

SETORAN Rp20 MILIAR GEGER! Ini Reaksi Caketum Golkar

Reporter:

Editor:

MD

Rabu , 13 April 2016 16:37
SETORAN Rp20 MILIAR GEGER! Ini Reaksi Caketum Golkar

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM— Bakal calon ketua umum (Caketum) Golkar kontan bereaksi menyikapi wacana setoran dana miliaran rupiah untuk kepentingan Munaslub. Sejumlah caketum, mengingatkan Organizing Committee untuk was-was menyikapi hal ini. Sebab jika diterapkan, maka ada potensi terjadinya gratifikasi. Jumlah kandidat yang resmi maju di Munaslub pun menjadi terbatas.

Wacana penarikan setoran tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali. Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara.

Nah, bagaimana tanggapan para kandidat Caketum Golkar? Berikut ulasannya.

[NEXT-RASUL]

SYAHRUL YASIN LIMPO
TEGAS! Lebih Baik Mundur Jika Harus Setor

Setoran dana untuk kepentingan Munaslub, semestinya tidak dipatok. Bukan perkara nilainya tinggi atau rendah, namun wacana pembayaran tersebut dinilai tidak edukatif. Praktik uang dalam Munaslub, bukan solusi menjawab harapan mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

Bakal Caketum Golkar, Syahrul Yasin Limpo (SYL), tegas menolak apapun praktik politik uang di Munaslub. Jika diharuskan membayar setoran sebagai calon ketua umum, ia memastikan bakal lebih memilih mundur.

“Kalau mau bayar, maafkan kalau saya mundur (dari pencalonan Munaslub Golkar). Saya tidak suka,” kata Syahrul Yasin Limpo, Ketua Golkar Sulsel yang juga gubernur Sulsel dua periode ini.

Menyikapi Munaslub, SYL merupakan salah satu caketum yang lantang menyuarakan perlawanan terhadap ‘money politics’. Sebab untuk melahirkan pemimpin yang amanah, maka proses demokratis harus dijaga pada semua tahapan Munaslub. (*)

[NEXT-RASUL]

MAHYUDDIN
20 Miliar? Dapat Uangnya Darimana, LHKPN Saja tak Segitu

Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, mengaku keberatan jika harus menyetorkan Rp 20 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketum Golkar dalam munas yang digelar pada 7 Mei 2016. Dia menilai, jumlah Rp 20 miliar itu terlalu besar.

“Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua,” kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang sebagai biaya penyelenggaraan. Namun, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar. “Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu,” ujarnya.

Mahyudin menambahkan, penyelenggaraan Munas Golkar sebenarnya tidak hanya kepentingan calon ketua umum yang akan berkompetisi, tetapi kepentingan semua kader.

Dia mengusulkan, jika Golkar memang tak memiliki dana untuk menggelar munas, akan lebih baik jika semua kader diminta menyumbang. “Kan kita punya kader ribuan di seluruh Indonesia. Kalau yang di DPR diminta iuran Rp 10 juta kan sudah ketutup dana munas itu. Jangan kita diadu,” ujar Mahyudin.

Mahyudin berharap penarikan dana Rp 20 miliar yang masih menjadi wacana ini tak direalisasikan. Dengan begitu, setiap calon ketua umum bisa berkompetisi secara sehat.

“Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 M karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran. Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai,” ujarnya. (*)

[NEXT-RASUL]


ADE KOMARUDDIN
Setoran Rp20 M=Caketum Dipaksa Merampok

Dengan dalih menghindari praktik money politic (politik uang) dalam penyelenggaraan Munas Luar Biasa Partai Golkar mendatang, muncul wacana agar semua calon ketua umum menyetorkan dana sebesar Rp 20 miliar kepada panitia penyelenggara.

Caketum Ade Komaruddin (Akom) melalui tim pemenangannya, Bambang Soesatyo, menyatakan tidak setuju atas usulan pungutan sebesar itu. Setoran dana hingga Rp20 miliar dinilai tidak rasional.

“Pengalaman Munas Golkar 2014 yang menggunakan 2000 kamar saja, dana yang dibutuhkan tidak sampai Rp 10 miliar. Lalu sisanya buat apa?” ujar Bambang.

Wacana setoran diimbau agar dihentikan. Sebab jika nyatanya diberlakukan, maka itu dianggap sebagai kemunduran bagi partai sebesar Golkar. “Sekali lagi, kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat disuruh merampok atau korupsi karena hampir seluruh calon adalah anggota DPR,” pungkasnya.
[NEXT-RASUL]

AIRLANGGA HARTANTO
Jangan Halangi Kader Potensial

Wacana setoran bagi caketum hingga miliaran rupiah, diharap tidak menjadi keputusan yang harus diberlakukan dalam Munaslub. Caketum Golkar, Airlangga Hartanto, berpandangan agar syarat-syarat pencalonan ketua umum harus berdasarkan AD ART partai. Jangan sampai kader-kader yang potensial terhalang untuk maju menjadi kandidat ketua umum Golkar dengan adanya syarat yang tidak sesuai AD ART partai.

“Persyaratan sebaiknya berdasarkan yang diamanatkan oleh AD ART partai berbasis prestasi, dedikasi, loyalitas serta rekam jejak yang jelas,” terang Airlangga.

Dia mendukung adanya wacana pembentukan Komite Etik jelang Munaslub Partai Golkar. “Komite Etik perlu menyiapkan kode Etik yang disosialisasikan serta diputuskan dalam Munas mendatang,” tandasnya.


div>