SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Sidang Dakwaan e-KTP harus Disiarkan Live

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 09 Maret 2017 11:33
Sidang Dakwaan e-KTP harus Disiarkan Live

Ilustrasi.

JAKARTA – Sidang dugaan korupsi e-KTP sebentar lagi bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Namun, pernyataan mengejutkan muncul dari Humas Pengadilan Tipikor Yohanes Prihana. Dia menegaskan bahwa sidang e-KTP tidak boleh disiarkan secara live.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memandang, pernyataan Yohanes yang melarang live broadcast di sidang perkara e-KTP sudah kebablasan dan menghalangi hak publik untuk mengetahui informasi.

“IJTI memahami, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinari crime) dan pada perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, menimbulkan efek kerugian negara dan menyengsarakan rakyat,” jelas Yadi Hendriana, Ketua Umum IJTI, Rabu (8/3).

Menurut Yadi, pelarangan live broadcast sidang korupsi e-KTP, tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah yang menggembor-gemborkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Selain itu, kata Yadi, IJTI juga memandang, larangan live sidang e-KTP akan memasung kebebasan berpendapat. “Juga rawan terjadi persidangan yang tidak fair dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan,” imbuh Yadi.

Seperti diketahui, sidang e-KTP ini akan menyeret nama-nama besar di panggung politik ke ranah hukum. Nah, Yadi mengkhawatirkan, jika persidangan ini tidak disiarkan secara live, maka akan menimbulkan masalah baru dengan tidak terbongkarnya mega korupsi secara gamblang dan melindungi tokoh-tokoh tertentu.

“Publik harus tahu dan mengawal sidang E-KTP secara aktif, dan jangan sampai kebebasan Pers yg dijamin UU Pers No. 40 Tahun 1999 terpasung” tutur Yadi Hendriana.

[NEXT-RASUL]

Meskipun demikian, IJTI memandang ada jadwal-jadwal persidangan yang juga harus dihormati dan tidak perlu disiarkan secara langsung. Salah satunya untuk melindungi keselamatan saksi kunci dan sejumlah saksi dalam sidang.

“IJTI memandang majelis hakim bisa melarang live broadcast pada saat mendengarkan kesaksikan,” ujarnya.

Karenanya, IJTI meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk memperbolehkan sidang kasus dugaan suap e-KTP dapat disiarkan langsung dari mulai dakwaan, tuntutan, eksepsi, putusan sela dan vonis. (jpg)


div>