RABU , 12 DESEMBER 2018

Sidang Gugatan Appi-Cicu, Hamdan Zoelva Sebut Sanksi Pembatalan Bisa Berlaku, Asal…

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Maret 2018 11:15
Sidang Gugatan Appi-Cicu, Hamdan Zoelva Sebut Sanksi Pembatalan Bisa Berlaku, Asal…

Hamdan Zoelva. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Hamdan Zoelva pada sidang sengketa Pilwalkot Makassar atas laporan tim hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang ditujukan kepada KPU Kota Makassar.

Hamdan Zoelva menjelaskan, apabila seorang petahana melanggar aturan dalam Pasal 71 Ayat 2 dan Ayat 3 terkait penggunaan kewenangan dalam pencalonan sebagai kepala daerah, maka memang perlu untuk tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena cacat subtansial.

“Sebuah ketentuan yang spesifik dalam UU pilkada, belum tentu seluruh syarat formal yang diisi atau dipenuhi oleh kepala daerah. Walaupun syarat itu terpenuhi tetapi petahana itu melakukan perbuatan sebagaimana pasal 71 ayat 2 dan 3 maka seharusnya petahana yang bersangkutan ditetapkan tidak memenuhi syarat atau cacat substansial,” tegasnya di Kantor PT TUN, Jalan AP Pettarani, Makassar (13/3) kemarin.

Ia juga menjelaskan bahwa petahana yang telah memenuhi syarat penetapan sebagai calon kepala daerah dapat digugurkan jika dalam waktu enam bulan sebelum penetapan ia melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 71, karena dianggap cacat prosedural.

“Inilah juga alasan substansial seorang calon kepala daerah yang akan menjadi calon yang diistilahkan petahana. Arinya pejabat TUN yang tidak memperhatikan pasal itu, yang ketika menjadi gubernur wakil gubernur atau bupati/walikota, melakukan pelanggaran yang dimaksud maka ancaman saksi yaitu ayat lima sanksi pembatalan,” jelasnya.

“Pejabat TUN sebelum mengeluarkan SK harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan harus cermat memperhatikan resiko dari keputusan atau objek keputusan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Hamdan.

Dia melanjutkan, fakta persidangan akan menjadi bukti nyata untuk mengetahui latar belakang, apakah petahana menggunakan segala kewenangan program dan kegaiatan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan calon lainnnya atau mengantungkan calon yang didukungnya.

Sementara itu, saksi ahli lainnya yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Abdul Razak memberi keterangan secara filosofis, sosiologis dan secara yuridis tentang pasal 71 ayat 3 yang menjadi tuntutan penggugat, dalam hal ini Kuasa Hukum Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

“Pasal 71 ayat 3, disitu jelas disebutkan bahwa posisi sebagai petahana tidak boleh memanfaatkan wewenang untuk melakukan pencalonan kembali sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Ia menjelaskan secara filosofis lahirnya aturan tersebut yaitu berawal dari kepala daerah yang berniat untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah, tentu sudah memiliki modal atau kekuatan dari apa yang telah dilakukannya selama menjabat.

Maka, lawan dari petahana tentu membutuhkan usaha keras untuk mengambil alih perhatian masyarakat. “Dalam artian selama enam bulan sebaiknya tidak ada pelaksanaan program kerja, karena tentu itu menjadi hal yang menguntungkan bagi petahana jika dilakukan. Tapi hal itu tidak seimbang,” ungkapnya.

Hal inilah yang mendasari lahirnya aturan tersebut agar pertarungan dalam pemilu bisa seimbang. “Tidak usah mencari yang dirugikan, karena ada yang untung tanpa harus merugikan pihak lain,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap putusan itu sudah ada aturan-aturannya baik secara filosofis, sosiologis, dan landasan yuridisnya.

Sementara Juru Bicara Appi-Cicu, Arsony, menjelaskan pihak kuasa hukum serta tim sengaja menghadirkan mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva sebagai ahli di bidang hukum untuk menjelaskan secara detail proses pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon petahana Danny Pomanto.

“Alasan kami menghadirkan pak HM sebagai ahli, karena beliau punya kapasitas, kapabilitas, keahlian serta kompeten di bidang hukum untuk menjelaskan pokok persoalan materi gugatan agar tidak terjadi multi tafsir,” ujarnya usai sidang.

Menurutnya, hal yang paling krusial adalah materi gugatan. Hanya saja telah digugurkan (tak diterima) oleh Panwaslu, KPU hingga Bawaslu sehingga tim merasa perlu menghadirkan ahli dan pakar hukum untuk memberikan penjelasan di hadapan sidang.

“Sebelumnya sidang di KPU, Panwaslu dinyatakan materi gugatan tak falid. Makanya kami hadirkan pak Hamdan untuk menjelaskan kepada publik dan pengadilan bahwa gugatan kami benar dan harus diterima,” katanya.

Ia sangat optimis, penjelasan Hamdan menjadi modal besar untuk memenangkan gugatan yang telah dilayangkan oleh pihak tim Appi-Cicu. Ia menambahkan, jika keterangan Hamdan masih di pertimbangkan, maka pihak tim akan menggugat ke pusat dan akan menghadirkan tim ahli hukum selanjutnya.

“Sangat optimis. Kami merasa pak Hamdan bisa menjawab semua problem gugatan. Jika ditolak, kami akan hadirkan ahli hukum selanjutnya,” ungkapnya. (*)


div>