RABU , 20 JUNI 2018

Sikap NU Radikal Dan Pemerintah Harus Benahi Birokrasi

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 20 September 2012 11:34
Sikap NU Radikal Dan Pemerintah Harus Benahi Birokrasi

Muhammad Syarkawi Rauf, Pengamat Ekonomi Unhas

Muhammad Syarkawi Rauf, Pengamat Ekonomi Unhas

RAKYAT SULSEL . Terkait fatwa moratorium bayar pajak yang dikeluarkan NU bila pengelolaannya tidak baik, mendapat banyak tanggapan. Fatwa ini membawa polemik di masyarakat, menimbulkan beragam penafsiran dan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pengamat ekonomi Unhas, Muhammad Syarkawi Rauf. Dia menilai, sikap NU tersebut termasuk radikal dan pembangkangan terhadap negara.

“Langkah NU menurut saya termasuk dalam kategori radikal. Langkah inikan salah satu bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Langkah NU menurut saya sudah merupakan upaya terakhir. Pembangkangan pajak bisa dianggap sebagai delegitimasi terhadap pemerintah,” kata Syarkawi.

Seharusnya pemerintah menganggap fatwa NU bukan hal yang biasa-biasa  saja, tetapi harus ditanggapi dengan sangat serius. Caranya, lakukan pembenahan di birokrasi pemerintah, perilaku korupsi yang menjadi kebiasaan aparatur pemerintah mulai pusat hingga ke daerah harus dikikis habis hingga tidak ada lagi yang korup. Penegakan hukum harus dilakukan dengan serius. “Kita tidak menginginkan, fatwa NU benar dilakukan, karena akibatnya sangat fatal bagi kestabilan perekonomian bangsa ini,” katanya.

Untuk mengupas masalah ini lebih dalam, berikut wawancara khusus Harian Rakyat Sulsel dengan pengamat ekonomi Unhas Muhammad Syarkawi Rauf.

 

+ Apa fungsi utama pajak untuk eksistensi sebuah bangsa?

– Pajak merupakan hal yang paling dasar dan fundamental untuk eksistensi sebuah negara. Karena sumber penerimaan negara paling besar adalah pajak. Dari sekitar Rp 1.400 triliun APBN, lebih dari Rp 1000 triliun berasal dari pajak. Artinya pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sementara sumber penerimaan lainnya memiliki peranan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 30 persen total APBN.

 

+ Menurut pengamatan Anda, apakah pengelolaan pajak saat ini sudah optimal untuk kemajuan ekonomi sebuah bangsa?

– Menurut saya pengelolaan dan penerimaan pajak kita tidak pernah optimal karena banyak kebocoran. Bayangkan saja tax ratio kita, yaitu ratio antara penerimaan pajak dengan GDP hanya sekitar 10 persen. Angka ini lebih kecil dari tax ratio negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam yang sudah lebih besar 10 persen. Artinya, kalau pemerintah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak maka sesungguhnya kita tidak perlu terlalu banyak berutang.

 

+ Apa alasan utama pengelolaan pajak di negeri ini belum optimal?

– Tidak optimalnya penerimaan pajak karena dua alasan, yaitu: Pertama; korupsi yang tinggi di tingkat Direktoral Pajak. Hal ini terbukti dengan banyaknya aparatur pajak yang tertangkap basah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang menghebohkan seantero negeri ini beberapa waktu lalu. Kedua; penagihan terhadap wajib pajak yang tidak maksimal, termasuk perluasan basis pajak yang belum dilakukan.

 

+ Apa tanggapan Anda terkait fatwa moratorium bayar pajak yang dikeluarkan NU?

– Jika langkah NU yang mengeluarkan fatwa tersebut diikuti oleh masyarakat maka hal ini berpotensi membuat perekonomian kita collapse. Penerimaan negara akan merosot drastis menyebabkan pemerintah tidak mampu membiayai kegiatannya termasuk menggaji pegawai. Pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya yang paling dasar sekalipun, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, rasa aman, ketertiban dan lainnya. Sementara fungsi lain terkait dengan memberikan stimulus bagi perekonomian tidak mungkin bisa dilakukan. Akibatnya akan sangat luas. Tidak mungkin pemerintah menutupi hilangnya penerimaan pajak karena boikot dengan utang atau memaksimalkan penerimaan migas. Singkatnya perekonomian kita tidak akan jalan karena semuanya masih sangat tergantung pada pemerintah.

Jika fatwa itu betul-betul dilakukan maka dampaknya sangat luas dan dimensinya jangka panjang. Saya memperkirakan jika langkah ini dilakukan maka protes dari masyarakat akan dilakukan secara besar-besaran, khususnya terhadap koruptor.

 

+ Apakah upaya NU ideal untuk mengurangi korupsi di Direktorat Pajak?

– Langkah NU menurut saya termasuk dalam kategori radikal. Langkah inikan salah satu bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Langkah NU menurut saya sudah merupakan upaya terakhir. Pembangkangan pajak bisa dianggap sebagai delegitimasi terhadap pemerintah.

 

+ Seharusnya pemerintah bersikap apa dalam menganggapi sikap NU tersebut?

– Seharusnya pemerintah menganggap fatwa NU bukan hal yang biasa-biasa  saja, tetapi harus ditanggapi dengan sangat serius. Caranya lakukan pembenahan di birokrasi pemerintah, perilaku korupsi yang menjadi kebiasaan aparatur pemerintah mulai pusat hingga ke daerah harus dikikis habis hingga tidak ada lagi yang korup. Penegakan hukum harus dilakukan dengan serius. Kita tidak menginginkan, fatwa NU benar dilakukan, karena akibatnya sangat fatal bagi kestabilan perekonomian bangsa ini. (RS10/D)


Tag
div>