JUMAT , 25 MEI 2018

Sistem “Jemput Bola” Ala PDIP

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 22 Mei 2017 10:24
Sistem “Jemput Bola” Ala PDIP

ASEP/RAKYATSULSEL/C JEMPUT BOLA. Pengurus DPC PDIP Makassar menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, di Kediaman Pribadi Danny Pomanto, Jl Amirullah, beberapa waktu lalu.

RakyatSulsel.com – Berbagai cara dilakukan partai politik (Parpol) dalam menjaring bakal calon wali kota yang akan diusung pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar tahun 2018 mendatang.

Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan sistem Pemilu Raya (Pemira), sementara PAN, Gerindra, Hanura menggunakan sistem penjaringan, bagaimana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?.

Partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut dalam menjaring bakal calon wali kota menggunakan sistem “jemput bola”.

Sistem jemput bola ini mengantarkan langsung formulir kepada calon yang dianggap elektabilitasnya tinggi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulsel, Iqbal Arifin mengungkapkan, mekanisme sistem jemput bola dimulai 11 hingga 29 Mei.

Iqbal mengungkapkan, partainya juga menggunakan pola penjajakan khusus. Pengurus PDIP bakal mendatangi sejumlah tokoh yang dianggap cukup layak untuk didorong sebagai calon gubernur atau wali kota.

“Contohnya Pilwalkot Makassar sudah ada beberapa tokoh yang diantarkan formulir pendaftaran,” tuturnya.

Adapun kriteria kandidat yang masuk dalam golongan ini ditentukan melalui perhitungan secara internal. “Artinya sistem jemput bola. Jadi tidak selamanya mereka yang datang. Kami juga mendatangi calon yang dianggap punya kemampuan,” pungkas Iqbal.

[NEXT-RASUL]

Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri menyatakan, pola jemput bola ini tak hanya berlaku di pemilihan Wali Kota Makassar. Melainkan juga pada pemilihan kepala daerah serentak di 12 kabupaten/kota, juga Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

Ia menegaskan, pengurus partai di tingkat DPC se-Sulsel telah diinstruksikan mengadopsi cara serupa dalam menyeleksi figur kompeten guna mendapat tiket dari PDIP.

“Kepada calon-calon yang dianggap punya peluang menang, agar dilakukan komunikasi politik disamping tetap membuka penjaringan terbuka,” kata Ridwan.

Ridwan menyatakan DPD PDIP Sulsel sekadar berwenang menyeleksi kandidat tingkat kab/kota, calon gubernur usungan. DPD dalam hal ini menyodorkan rekam jejak dan analisa seputar daftar nama yang dikirimkan ke DPP. Sedangkan DPP, sebelum memutuskan calon usungan partai, lebih dulu menggelar fit and proper test bagi mereka.

Ketika ditanya perihal kader internal PDIP yang di dorong maju bertarung, anggota DPR RI itu dengan tegas menyatakan PDIP hanya membidik 02, bukan 01. Oleh sebab itu ia bertekad akan memenangkan delapan daerah di Sulsel pada Pilkada 2018 mendatang.

“Khusus Pilkada serentak 2018, kami prioritaskan mendorong kader internal untuk 02, sekitar delapan daerah kita akan menangkan,” jelas Ridwan.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Makassar, Bahar Mahmud. Menurutnya, mekanisme penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Makassar dilakukan dengan cara mendatangi sejumlah kandidat dengan membawa formulir pendaftaran kepada kandidat-kandidat.

“Empat tahun lalu kita buka di pilwali dengan cara membuka pendaftaran di DPC, tapi pada Pilwali 2018 sekarang ini kita buka pendaftaran dengan mendatangi calon wali kota dan wakil wali kota. Sementara untuk pengembalian formulir dibawa oleh kandidat ke kantor PDIP Makassar,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya, model penjaringan dengan mendatangi kandidat merupakan perintah langsung dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. “Ini perintah Ketua umum PDIP,” katanya.

Ketika ditanya sudah berapa figur yang didatangi untung memberikan formulir, ia menyebutkan sudah 8 figur yang didatangi. “Sudah delapan figur kami berikan formulir untuk nantinya dilakukan survei siapa yang akan diusung PDIP,” terangnya. (D)


div>