MINGGU , 18 FEBRUARI 2018

Sistem Terbuka Terbatas Kamuflase Bohongi Pemilih

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Senin , 12 Juni 2017 07:59
Sistem Terbuka Terbatas Kamuflase Bohongi Pemilih

int

RAKYATSULSEL.COM — Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak usulan pemerintah yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi ‎proporsional terbuka terbatas.

Koalisi itu terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Rumah Kebangsaan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Tranparency International Indonesia (TII), PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Ansipo, PSHK, dan YAPPIKA.

‎”Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada praktiknya adalah sistem pemilu tertutup,” ujar Koordinator JPRR Sunanto dalam diskusi di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta (Minggu, 11/6).

Menurutnya, sistem pemilu terbuka terbatas bisa menyebabkan kemunduran demokrasi dan semakin menegaskan dominasi partai politik. Akibatnya, calon yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan konstituen.

“Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas akan sulit dipahami pemilih, dan hanya kamulfase untuk membohongi pemilih,” ucap Sunanto.

Sementara itu, anggota KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai bahwa upaya merubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas ibarat mengambil hak rakyat untuk berdaulat dalam menentukan calon pemimpin.

“Dalam dua pemilu terakhir kita sudah menggunakan sistem proposional terbuka, yang pada intinya penentu dari wakil rakyat terpilih adalah masyarakat langsung. Artinya, masyarakat akan langsung mencoblos calon-calon terbaik dari mereka dan seharusnya suara dari masyarakat itulah yang jadi penentu calon yang terpilih,” jelasnya.

Hadar mengungkapkan, selintas sistem pemilu dengan proposional terbuka terbatas seakan mengesankan bahwa kedaulatan rakyat pemilih masih besar. Tetapi jika didalami lagi kesimpulan dari praktiknya merupakan sistem yang tertutup. Walaupun masyarakat masih bisa mencoblos calon pemimpinnya, tetapi di dalam penetapan calon terpilih langsung atau tidak bukan dari suara masyarakat tetapi kemudian dibandingkan apakah melampaui suara dari yang mencoblos.

“Jadi, di sini saya kira ada semacam kamuflase, upaya yang akan mengelabuhi membohongi. Tetapi kembali yang terpenting sebetulnya selama ini kita sudah memberikan hak itu kepada rakyat langsung sekarang dengan dua sistem ini dia akan hilang dan saya kira ini akan menjadi suatu kemunduran besar dalam demokrasi,” bebernya.

[NEXT-RASUL]

Sistem terbuka terbatas ‎yakni dalam surat suara terdapat gambar partai serta nomor urut Calon. Masyarakat akan memilih gambar partai serta gambar calon yang diberi nomor urut. Nantinya calon yang duduk di kursi legislatif diputuskan berdasarkan nomor urut calon atau keputusan partai. Sedangkan sistem proporsional terbuka seperti yang diterapkan dalam Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, yakni pemilih akan mencoblos gambar partai dan nama calon. Mereka yang mendapatkan suara terbanyak akan duduk di kursi legislatif.

Dalam penetapan sistem pemilu di DPR RI saat ini terdapat empat fraksi yang menyetujui sistem pemilu terbuka terbatas yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Nasdem. Sementara fraksi lain belum menentukan sikap. [wah]


div>