KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Situs Pendaftaran CPNS Masuk Area Atress Time

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Sabtu , 29 September 2018 11:00
Situs Pendaftaran CPNS Masuk Area Atress Time

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah memasuki hari ke tiga berjalan. Namun, kendala yang sama masih dialami beberapa pelamar, yakni sulit mengakses website Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pakar Informasi dan Teknologi (IT) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Poetri Belluano, menjelaskan, hal yang wajar apabila satu server diakses secara bersamaan oleh jutaan klik. Hal itu menyebabkan website masuk dalam area atress time.

“Atress time itu muncul karena banyaknya pengguna sistem, tidak seimbang dengan kapasitas akses yang disediakan oleh server. Singkat kata, terjadi overload server dan traffic tinggi,” kata Poetri, Jumat (28/9).

Selain itu, kestabilan akses internet juga menjadi salah satu pemicu website susah diakses. Untuk itu, Poetri memberikan saran, agar para pelamar mengakses website tersebut diluar dari waktu atau area atress time.

“Biasanya ditaktisi dengan cara mengakses situs pada waktu-waktu yang diperkirakan tidak padat jalur aksesnya,” ujarnya.

Banyaknya orang yang mengakses situs pendaftaran CPNS, membuat prosesnya lama alias lemot. Hal itu pun tak ditampik Kepala Badan Kepagawai Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

Situs lemot karena jaringan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tak mampu menampung akses dari peserta. Situs pendaftaran CPNS sscn.bkn.go.id terhubung dengan Dukcapil, untuk mensinkronkan data pelamar.

Meski demikian, Bima mengatakan, masalah tersebut telah diatasi. Dia berharap, situs pendaftaran sudah lancar.

“Ketika pertama kali mereka buat akun itu adalah jaringan yang digunakan jaringan Dukcapil, kemarin itu bandwidth-nya belum dibesarkan banyak bottle neck. Tapi tadi malam sudah dibesarkan empat kali lipat, sehingga tidak masalah lagi. Saya kira mudah-mudahan nggak ada masalah,” kata Bima.

Solusi yang terbaik adalah menaikkan kapasitas bandwidth. Bandwidth sendiri merupakan ukuran konsumsi transfer data antara server dan client dalam waktu tertentu.

“Dukcapil kita lebarkan 10 mega byte/second, sebelumnya 2 mega byte/second. Kita tingkatkan lima kali lipat. Untuk sscn dari 2 mega byte/second, jadi 4 mega byte /second. Mudah-mudahan cukup,” harapnya.

Sementara, meskipun pendaftaran telah dibuka, sejumlah persoalan terkait kuota masih menjadi pembahasan di daerah. Di Kabupaten Bantaeng, misalnya. Bupati Bantaeng Andi Ilham Azikin, menilai, ada yang janggal dari penetapan formasi CPNS di daerah yang dipimpinnya. Diantaranya, tidak adanya formasi Guru Kelas Sekolah Dasar.

“Formasinya malah 40 Guru Penjas, dan 75 guru Bimbingan Konseling. Sedangkan formasi Guru Sekolah Dasar, dikosongkan,” bebernya.

Karenanya, Ilham akan mendalami bagaimana proses sehingga formasi tersebut ditetapkan. Dia juga mengapresiasi aksi – aksi yang dilakukan tenaga honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Bantaeng. Bagi dirinya, honorer K2 telah memberikan dan menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat, dan pantas menjadi prioritas bagi pemerintah pusat.

“Yang pasti, kami sepakat dengan aspirasi teman – teman honorer K2. Mereka telah memberikan dan menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah, walaupun mereka berstatus tenaga kontrak. Saya berharap teman – teman honorer K2 menjadi prioritas pemerintah pusat,” terangnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI, Dr Azikin Solthan, menegaskan, pengusulan formasi harus berdasarkan kebutuhan instansi, agar nantinya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing – masing daerah. Penerimaan guru misalnya, harus sesuai kebutuhan sekolah.

“Kalau formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, pemerintah daerah bisa mengajukan untuk dilakukan revisi,” ujarnya.

Walaupun rekrutmen CPNS 2018 sudah mulai terbuka pada Rabu 26 September 2018 lalu, Azikin menyampaikan, pemerintah daerah masih dapat mengubah formasi CPNS. Dengan syarat, pemerintah daerah mengirim surat ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara dan DPR.

“Tembusan ke DPR penting, untuk penguatan politik agar dapat dilakukan perubahan formasi,” jelasnya. (*)

 


div>