SENIN , 19 NOVEMBER 2018

SKPD Belum Serahkan Tim Teknis Perizinan

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 02 Maret 2018 13:15
SKPD Belum Serahkan Tim Teknis Perizinan

Syamsu Rizal. (ist)

* Deng Ical Beri Waktu Satu Pekan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal memberikan deadline satu pekan kepada semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menyerahkan Tim Teknis Perizinan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP).

Penyerahan Berkas Teknis Perizinan tersebut berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang perizinan pada Dinas PM PTSP.

“Tadi rapat koordinasi untuk memaksimalkan pelayanan di kantor PM PTSP sesuai perwali kita harapkan benar-benar dioptimalkan supaya 2018 pelayanan kita itu lebih optimal di PTSP, dan kita kasi deadline satu pekan,” jelas Deng Ical, sapaan Plt wali kota, Kamis (1/3) kemarin.

Ia mengatakan bahwa poin penting dari rapat koordinasi yang dilakukan dengan seluruh SKPD yaitu mengoptimalkan dan memastikan SOP berjalan sesuai yang direncanakan serta memastikan pegawai teknis sesuai dengan tugas-tugas PTSP.

“Kan ini ada 31 izin yang akan diserahkan ke Dinas PTSP, seperi izin IMB, menara, sekolah dan semua izin ada di PTSP sehingga ini semuanya mesti diikuti dengan berbagai kebijakan,” beber Deng Ical.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP, Andi Bukhti Jufri mengatakan, pertemuan dengan sejumlah SKPD tersebut merupakan hasil evaluasi terkait pelimpahan kewenangan. Ada sebagian kecil dari SKPD belum menyerahkan Tim Teknisnya ke PTSP.

“Perwali 27 Tahun 2017 sudah ada (penyerahan kewenangan) tapi tidak diikuti oleh SDM, Tim Teknis belum diserahkan dan itu sangat krusial karena akan jadi temuan BPK, karena itu kita diminta betul-betul mempercepat proses penyerahan kewenangan karena April, BPK masuk lagi,” kata Andi Bukhti.

Ia mengatakan, jika tidak segera dipercepat, Pemeriksaan BPK akan kembali hal yang sama yaitu tidak adanya proses penyerahan pelimpahan yang sudah diatur oleh Perwali sehingga akan diberikan sanksi.

“Kita diminta untuk betul-betul, kalau temuannya itu-itu saja akan bahaya bagi pemkot karena dianggap setengah-setengah pelimpahan itu diserahkan dan akan berujung pada sanksi terhadap pimpinan. Bahkan pimpinan terkenda pidana jika tidak cepat diserahkan itu sesuai Permendagri Nomor 100 Pasal 7,” beber Andi Bukhti.

Ia menjelaskan, aplikasi online sudah progres bahkan hampir selesai. Hanya saja hal itu terkendala penyerahan SKPD teknis ke PTSP sehingga kesulitan menyesuaikan di aplikasi. “Jika semua penyerahan tim teknis ke PTSP selesai, maka aplikasi ini siap dioperasikan artinya sudah on the track,” ucap Andi Bukhti.

Lanjut Andi Bukti Jufri, Plt wali kota sudah menginstruksikan semua tim teknis khusus SDM dari SKPD dibuatkan nota dinas sembari menunggu Pilkada selesai.

“Untuk sementara boleh pakai Nota Dinas karena ini hal prinsipil, karena ada aturan meski staf jika ingin dimutasi harus izin Mendagri, kalau pelayanan terhenti bisa mengamuk masyarakat, solusinya ya nota dinas,” tutup Andi Bukti. (*)


div>