SENIN , 16 JULI 2018

Soal APK Tak Berizin, KPU dan Panwaslu Saling Lempar Tanggungjawab

Reporter:

Iskanto

Editor:

Ridwan Lallo

Rabu , 14 Maret 2018 15:53
Soal APK Tak Berizin, KPU dan Panwaslu Saling Lempar Tanggungjawab

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat terkesan saling lempar tanggungjawab soal menjamurnya Alat Peraga Kampanye (APK) salah kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Ketua Panwaslu Pinrang, Ruslan, sebelumnya menyayangkan sikap KPU yang terkesan lepas tangan dengan persoalan itu. Hal itu usai ia melakukan komunikasi dengan salah satu staf divisi di KPU Pinrang.

“Kan sudah dua hari mi ini teman-teman Panwaslu turun, berdasarkan konfirmasi KPU katanya Panwaslu yang harus koordinasi ke Satpol PP, nah dimana aturannya Panwaslu yang koordinasi dengan Satpol PP,” terangnya.

Karena memang, kata dia, penindakan dilakukan bukan oleh Panwaslu namun KPU yang berkoordinasi dengan Satpol PP. Panwaslu, lanjutnya bertugas memberikan rekomendasi ke KPU atau PPK apabila ada hal yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Aturannya itu kalau ada temuannya Panwaslu tentang baliho melanggar, maka Panwaslu merekomendasikan ke KPU. Untuk direkomendasikan agar KPU atau PPK koordinasi dengan Satpol PP. Kalau tidak diturunkan oleh Satpol PP maka penyelenggara membentuk tim dengan Satpol PP,” paparnya.

Sementara itu, Devisi Sumber Daya Manusia KPU Pinrang, Rustam Betmen yang dikonfirmasi mengaku belum melihat secara langsung APK yang dipasang tanpa sepengetahuan KPU. Namun memang, ia mengaku perihal APK tersebut baru sekadar informasi yang ia dapatkan dari Panwaslu.

“Kalau itu kenyataannya saya belum lihat langsung, apakah banyak bertebaran atau bagaimana, tapi saya dengar begitu,” terangnya.

Ditanya soal tanggungjawab KPU untuk menertibkan APK tersebut, Rustam menegaskan bahwa yang punya kewenangan berdasarkan aturan PKPU adalah Panwaslu yang berkoordinasi dengan Satpol PP. Bahkan, ia kembali menegaskan aturan PKPU tersebut tertuang dalam pasal 76 ayat 2.

“Kalau aturan kita bahas di PKPU itu berdasarkan yang berkoordinasi itu adalah Panwaslu. Berkoordinasi dengan Satpol pp melakukan penertiban, teman-teman Panwaslu juga sudah kita sampaikan siapa yang mesti melakukan itu,” tegasnya.

Rustam mengutip PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 76 ayat 2 bahwa apabila parpol atau gabungan parpol, paslon dan atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1). Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan alat peraga kampanye.

“Yang namanya pelanggaran itu semuanya rananya panwas. Di PKPU sudah jelas aturannnya, kalau hanya klaim saja tidak bisa,” jelasnya.

Adapun tempat-tempat yang tak luput dari APK tak berizin seperti di Jalan Poros Pinrang Polman, Jalan Andi Makkasau, Jalan Angrek Kota Pinrang. Kemudian di Desa Picara, Kecamatan Patampanua. Bahkan tempat ibadah dan kuburan tak luput dari pemasangan stiker kandidat calon bupati. Seperti kuburan Ujunge Kecamatan Lanrisang. (*)


div>