KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Soal Caleg Napi, Akademisi Unhas Minta KPU Tak Batasi Hak Warga Negara

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Selasa , 11 September 2018 20:24
Soal Caleg Napi, Akademisi Unhas Minta KPU Tak Batasi Hak Warga Negara

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR,RAKYSTSULSEL.COM – Mahkamah Agung (MA) akan memutuskan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Napi dan Korupsi. Pasalnya, nasib caleg ini masih pro-kontra. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Sedangkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan bakal calon legislatif dengan status mantan narapidana kasus korupsi pada Pemilu 2019. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkukuh tetap melarang mereka ikut pemilu dengan cara melakukan penundaan statusnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Unhas sekaligus, Ketua Dewan Professor Unhas Makassar, Prof. Dr. Abrar Saleng SH MH mengatakan, langkah putusan yang diambil oleh Bawaslu sudah tepat.

Alasanya, tidak menghilangkan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh hak yang sama dalam berdemokrasi.

“Apa yang telah diputuskan oleh Bawaslu Sudah tepat, memberikan ruang kepada warga negara,” ujanya.

Dalam UU nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa poin diantaranya. Manusia, dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan.

Selain itu, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

“Sedangkan, UUD 1945 pasal 28, Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. PKPU sama halnya merampas hak orang,” sebut Abrar.

Menurut dia, KPU tak boleh membatasi hak politik seseorang dengan alasan merujuk pada PKPU. Sedangakn dalam UU, kata Abrar setiap warga negara berhak mendapat hak yang sama baik status hukum mapun diberikan ruang dan kesempatan.

“PKPU telhh membunuh hak orang. sangat bertentangan dengan UU soal hak asasi manusia. Jadi, KPU jangan jadi pemain menghilangkan hak orang lain,” terangnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat MA melajukan putusan. Guru besar Hukum Unhas itu, memintah MA agar tak serta merta memutuskan sesuai keinginan, akan tetapi berdasarkan HAM.

Dengan begitu, kata dia. Bahwa putusan MA melindungi caleg napi dengan mengakomodir rekomendasi atau putusan Bawaslu.

“Artinya, putusan MA harus mengakomodir putusan atau aspirasi dsri Bawaslu. Karena menyangkut hak asasi. Masa hanya karena kasus lama, hak dihilangkan,” tuturnya.

Ia menambahakan, dalam aturan jelas. Sama halnya setiap calon kandidat kepala daerah, melampirkan cacatan kecil berupa rekam jejak disampaikan ke publik sehingga tak ada batasan yang berlebihan.

Abran meminta, MA harus mengubah cara pikirnya untuk dapat memutuskan uji materi ini secara adil. Lamanya kasus ini dapat mengganggu tahapan lain di KPU.

“MA harus berikan ruang ke caleg itu, kan ada juga aturan, rekam jejak bisa disampaikan ke publik. Jadi harapan kita hal ini juga dijalanakan,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, setidaknya tercatat ada puluhan mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Sedangkan, Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini, menolak menjalankan keputusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusan jika bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nantinya. PKPU Pencalonan tengah diuji materi di MA dengan alasan bertentangan dengan UU Pemilu. (*)


div>