SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Soal CPI, Gubernur Tunggu Putusan Sidang

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 20 April 2016 11:31
Soal CPI, Gubernur Tunggu Putusan Sidang

ASEP/RAKYATSULSEL/D SIDANG REKLAMASI. Majelis Hakim memeriksa berkas pembuktian penggugat dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar kepada Pemprov Sulsel pada sidang gugatan Center Point of Indonesia (CPI) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Jl Raya Pendidikan, Makassar, Rabu, Selasa (19/4).

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menunggu hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai polemik izin reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di kawasan pantai barat Kota Makassar.

“Saya mau berbuat untuk Makassar dan Sulsel dan semua program yang dicanangkan itu tetap berjalan. Saya ini kan digugat, kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Balaikota Makassar, Selasa (19/4).

SYL mengatakan, proyek reklamasi di kawasan pantai barat itu telah melewati kajian, apalagi pembangunan wisma negara di atas lahan CPI sudah direncaakan sejak lama.

Polemik mengenai reklamasi pantai yang sekarang lagi hangat diperbincangkan dibeberapa daerah termasuk di Sulsel, apalagi setelah adanya gugatan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Sulsel.

“Pembangunan Karebosi itu dulunya juga menuai pro kontra seperti ini dan saya juga ingin menghadirkan proyek monumental yang bermanfaat untuk anak cucu kita,” katanya.

Diketahui,  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah menggugat Pemprov Sulsel ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, mereka menduga secara hukum administrasi ditemukan banyak kesalahan dalam reklamasi ini.

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, SYL tetap menyerahkan polemik ini sepenuhnya kepada peradilan. “Walhi sudah peradilankan saya. Kita tunggulah hasil peradilan. Silakan saja kalau peradilan katakan ini salah dan harus dihentikan, yah berhenti. Tidak ada beban saya di situ. Walhi juga kan anak-anak saya. Mungkin dengan cara itu dia mau melindungi saya,” kata Syahrul.

“Biarkan peradilan yang melakukan itu, saya pasrah. Saya tidak ikut campur. Kalau itu salah, yah sudahlah. Kita harus tanggung jawab,” imbuhnya.

Menurutnya, CPI itu untuk rakyat. “Mana ada pemerintah yang buatkan tanah seluas 50 hektar, tidak ada, cuma Sulawesi Selatan, siapa yang buatkanki Pantai Losari 5 km lagi? Reklamasi itu atas nama mitigasi, bukan atas nama bisnis,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel, Andi Bakri Haruni, mengungkapkan pihaknya terus mengikuti perkembangan gugatan yang ada. “Kita bisa menjawabnya dengan tepat. Semua dokumen terkait pembuktian-pembuktian sudah disiapkan,” ungkapnya.

Adapun yang dipermasalahkan sebelumnya, kata dia, dokumen Amdal, persoalan kewenangan Gubernur, dan publikasi reklamasi. “Termasuk bukti foto, berita di portal, surat kabar, akan kita perlihatkan bahwa reklmasi ini sudah diumumkan jauh hari,” tuturnya. (ril-yad/D)


Tag
div>