KAMIS , 26 APRIL 2018

Soal Kisruh PTPN XIV, Ini Solusi Ketua BPN Enrekang

Reporter:

Aziz Taba

Editor:

Lukman

Selasa , 20 Maret 2018 19:20
Soal Kisruh PTPN XIV, Ini Solusi Ketua BPN Enrekang

Massa Perwakilan Warga Kecamatan Maiwa saat menggelar aksi unjuk rasa di area perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, Jumat (2/2/2018).

ENREKANG, RAKYATSULSEL.COM – Konflik kepentingan antara PTPN XIV dengan warga Enrekang semakin berlarut larut tanpa kejelasan solusi. DPRD Enrekang pun membentuk pansus untuk menangani kasus tersebut.

Pansus yang dipimpin Amin Palmansyah ini bergerak cepat turun ke lapangan dan mengelar rapat koordinasi dengan stakeholder, Selasa (20/3/2018).

Dalam rapat Pansus PTPN yang pertama, Kepala BPN Enrekang, Asdar menyatakan bahwa perseteruan antara PTPN dengan masyarakat dan Pemkab Enrekang di satu sisi harus diselesaikan tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Karena menurutnya PTPN pun punya dasar tersendiri untuk bertahan, apalagi ribuan hektare tanah tersebut sudah dicatatkan sebagai asset negara oleh kementerian BUMN. Hanya saja PTPN tidak memiliki perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah berakhir sejak 2003 lalu.

“Solusi yang terbaik, harus mengakomodir semua kepentingan diantara pihak yang berseteru. Masyarakat, PTPN dan Pemkab itu sendiri tanpa ada yang dikorbankan begitu saja,” terang Asdar.

Sementara itu, Andi Natsir salah satu anggota Pansus menginginkan agar aktifitas penanaman sawit yang dilakukan PTPN itu harus dihentikan terlebih dahulu, karena tidak memiliki analisa dampak lingkungan.

“PTPN tidak memiliki amdal olehnya itu penanaman sawit harus dihentikan. apalagi sudah ada surat Bupati Enrekang yang menegaskan penghentian aktifitas PTPN di Maiwa,” tegas Andi Natsir.

Nurman Erangbatu, anggota Pansus lainnya melontarkan pernyataan kritikan yang lebih keras terhadap perusahaan plat merah tersebut. Dikatakannya bahwa PTPN sudah seharusnya angkat kaki karena sudah kadaluarsa izin HGU-nya.

“Apalagi selama ini PTPN tidak memberikan nilai mamfaat dan kontribusi yang berarti terhadap masyarakat dan daerah,” terang Nurman. (*)


div>