SELASA , 16 OKTOBER 2018

Soal KUR, Bank di Wajo Tabrak aturan

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 15 Maret 2016 18:02

WAJO, RAKYATSULSEL.COM – Upaya pemerintah menggairahkan usaha kecil, mikro, dan menengah melalui bantuan kredit tanpa agunan nampaknya bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, sejumlah regulasi yang digulirkan pemerintah untuk mendukung program ini ditabrak oleh sejumlah Bank penyalur KUR di daerah ini.

Hal ini dikatakan oleh Wakil ketua Komda Dewan UKM Kabupaten Wajo Edi Mulyawan. Dia menyebutkan salah satu aturan yang di tabrak adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Pada pasal 10 ayat 2 permenko ini, jelas disebutkan bahwa agunan tambahan untuk KUR mikro dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.

Namun dalam praktiknya, semua bank penyalur KUR di daerah ini mewajibkan adanya agunan tambahan.

“Dalam kondisi seperti ini, tentu akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil,mikro, dan menengah di daerah ini,” jelas Edi di Sengkang, Selasa (15/3).

Menurut Edi, yang menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil,mikro,dan menengah adalah mereka tidak mempunyai agunan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bank penyalur KUR.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya berupaya menjembatangi antara pelaku usaha dengan pihak perbankan. Namun disesalkan pihak perbankan di daerah ini tidak akomodatif terhadap keberadaan Komda Dewan UKM.

“kami sudah berulang kali berupaya menemui pihak Bank, tapi sepertinya kami tidak dianggap dan mereka berupaya untuk terus menghindar. Tentu hal seperti ini tidak kami harapkan, Baik Dewan UKM maupun Bank tentunya harus memiliki visi yang sama dalam menggairahkan usaha kecil,mikro, dan menengah.

Muhammad Ikbal mewakili pihak BRI Sengkang mengatakan adanya agunan tambahan sebagaimana yang dipersyarakan bank hanyalah merupakan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika menggunakan fasilitas kredit dari Bank harus dilakukan secara bertanggung jawab, agunan tambahan ini merupakan bagian dari tanggung jawab mereka.

“Kami punya trauma masa lalu, ketika awal perguliran KUR ini dilakukan tanpa agunan, apa yang terjadi? Faktanya ketika itu terjadi pembengkakan kredit macet. Dan itu terjadi pada KUR,” katanya.

Lebih lanjut, Muhammad Ikbal mengatakan ada semacam anggapan dimasyarakat yang mengatakan ketika ada kredit yang diberikan tanpa agunan maka itu dianggap sebagai sebuah bantuan dan tidak perlu dikembalikan.

“Hal seperti itulah yang tidak kami inginkan, dan ketika itu terjadi maka tentu akan menjadi citra buruk bagi lembaga kami,” jelasnya.

Sementara itu, Zainul Arifin Ketua Komwil Dewan UKM Sulsel mengatakan bahwa trauma masa lalu tentang presiden buruk KUR tanpa agunan tentu tidak boleh dijadikan alasan oleh pihak perbankan untuk mempersyaratkan adanya agunan dalam penyaluran KUR.

“Ini kita berbicara tentang aturan, tidak boleh karena trauma masa lalu sehingga pihak Bank berani menabrak aturan. Jelas diatur dalam Permenko perekonomian nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI tidak diwajibkan adanya agunan tambahan. Yang menjadi agunan adalah obyek usaha yang dibiayai, jadi ini harus tegas. Tidak boleh main tabrak,” pungkasnya.


Tag
  • KUR
  •  
    div>