SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Soal Larangan Politisi Jadi Senator, KPU Siap Jalankan Putusan MK

Reporter:

Suryadi

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 14:00
Soal Larangan Politisi Jadi Senator, KPU Siap Jalankan Putusan MK

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (Parpol) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi menilai jika keputusan MK yang sudah dipatenkan itu sudah tepat. “Bagi kami sebagai penyelenggara, keputusan MK sudah tepat,” ujanya, Selasa (24/7).

Akademisi UIN Alaudin Makassar itu menuturkan, jika MK telah mengeluarkan putusan, maka pihaknya sebagai penyelenggara akan menjalankan. Oleh sebab itu, ia meminta calon senator yang bergabung dalam struktur partai untuk taat pada aturan.

“Jika aturan begitu, calon wajib mundur dari parpol. Karena MK jelas memerintahkan politisi untuk mundur jika maju di DPD,” tuturnya.

Sebagai penyelenggara di daerah, pihaknya juga masih menunggu petujuk dari KPU RI sebagai rujukan teknis pelaksanaan ke depan.

Menurutnya, merujuk pada negara maju di luar negeri, calon DPD yang notabene representasi rakyat di senator, hanya diwakili oleh orang profesional (non partisipan). “Hal ini supaya, tidak mencampuri urusan parpol dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kelak aturan tersebut diberlakukan, maka calon senator yang mundur dari pengurus parpol wajib melampirkan surat keterangan pengunduran diri ke KPU. “Kalau aturan seperti itu diikuti. Wajib ada lampiran surat pengunduran diri,” jelasnya.

Sedikitnya, ada 23 calon DPD asal Sulsel yang akan bertarung. Beberapa diantaranya adalah pengurus parpol yang masik aktif hingga saat ini. Sebut saja, Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, M Roem yang kini menjabat Ketua DPRD Sulsel.

Roem yang ditemui di DPRD Sulsel mengaku akan mengikuti keputusan MK jika sudah diberlakukan oleh KPU. “Aturan kan baru saja di sahkan MK. Pilihan saya tetap mencalonkan atau berhenti jadi pengurus partai (mundur),” tuturnya.

Ia menegaskan akan mengambil sikap dalam waktu dekat apakah akan mundur dari pengurus parpol atau batal maju sebagai calon senator mengingat syarat pencalonan sebagai DPD RI sudah memenuhi syarat. “Kalau saat ini, saya belum ambil putusan. Nantilah dilihat,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator. “Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7).

Palguna mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara Nomor 30 ini kembali menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga memberikan jawaban terkait dengan anggota partai politik yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD. (*)


div>