SABTU , 15 DESEMBER 2018

Soal LKPJ Bupati Sinjai, Ini Rekomendasi DPRD

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 28 April 2016 21:33
Soal LKPJ Bupati Sinjai, Ini Rekomendasi DPRD

Sejumlah anggota DPRD Sinjai saat mengikuti rapat paripurna penyerahan kembali LKPJ Bupati kepada Pemkab Sinjai, Kamis (28/4). foto: syamsuddin/rakyatsulsel.

SINJAI, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai melahirkan sedikitnya tiga rekomendasi rekomendasi soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 pada rapat paripurna DPRD Sinjai yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sinjai, Kamis (28/04).

Ketiga rekomendasi tersebut, antara lain kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan penyelenggaraan tugas pembantu.

Khusus, rekomendasi DPRD soal pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, pada tahun anggaran 2015 total pendapatan daerah yang direncanakan dalam perubahan APBD sebesar Rp987.023.084.226, 68 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.086.469.864.441,79.

Jika melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2015 dimana rata-rata realisasi dari komponen pendapatan di atas 100 persen dari capaian realisasi pendapatan tersebut, DPRD memberikan apresiasi dan perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang dengan lebih, memaksimalkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada beberapa kegiatan sekalipun pendapatan asli daerah melampaui target dari Rp63.567.456.503, 68 dapat terealisasi Rp76.100.490.772, 86 atau melampaui target 19,71 persen, namun khusus pada sektor retribusi daerah dari target Rp8.094.021.000 terealisasi Rp8.044.227.368, 83 atau tidak mencapai 100 persen.

Untuk itu sektor pendapatan asli daerah masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian antara lain masih lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi, sehingga potensi kebocoran masih tinggi.

Pendapatan asli daerah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan APBD atau kemandirian Kabupaten Sinjai masih sangat rendah sekira 6,6 persen dari total pendapatan APBD porsi dana transfer ke daerah secara keseluruhan terhadap pendapatan APBD Kabupaten Sinjai masih mencapai rata-rata sekira 91,7 persen dan pengelolaan aset daerah dalam mendorong peningkatan PAD belum maksimal, seperti TPI dan Hotel Sinjai sebaiknya pemerintah daerah memihakketigakan, sehingga pendapatannya jelas dan dapat menghilangkan biaya operasional.

Dari segi belanja daerah dari total belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.073.450.554.896, 46 secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp926.688.104.320, 24 atau 86, 33 persen akibat karena rendahnya tingkat realisasi belanja atau penyerapan anggaran tahun 2015 menyebabkan besarnya sisa anggaran (Silpa) pada tahun anggaran berjalan

Dimana silpa pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp146 miliar lebih khusus untuk dana alokasi khusus tambahan dari Rp114.130.400.000 akibat karena penyerapan anggaran tidak mencapai 75 persen dari 80 persen dari dana yang telah ditransfer atau dicairkan pemerintah pusat menyebabkan sisa dari dana tambahan tersebut tidak bisa dicairkan sampai akhir tahun anggaran 2015, yaitu sekira Rp19.980.000.000.

Hal ini menandakan sistem pengendalian dan penyerapan anggaran masih sangat rendah ini sangat disayangkan di tengah-tengah mendesaknya pemerataan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan dasar pelayanan publik.

Sedangkan rekomendasi DPRD dalam hal pengelolaan keuangan daerah DPRD sendiri mengapresiasi pemerintah daerah karena menyerahkan RAPBD Tahun 2015 ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan secara bersama sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah sistem pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah masih lemah ini dibuktikan, karena masih rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 terlebih belanja modal tahun 2015 hanya terserap 74, 22 persen dari alokasi anggaran sementara belanja pegawai terealisasi 98, 06 persen menjadi sesuatu yang aneh tapi nyata

Honor kegiatan lebih tinggi realisasinya daripada belanja modal, untuk itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah perlunya perbaikan manajemen pengelolaan belanja daerah yang disertai dengan peningkatan kapasitas SKPD dalam eksekusi anggaran agar serapan anggaran setiap tahunnya maksimal, sehingga silpa setiap tahun berjalan dapat ditekan semaksimal mungkin mendorong pengelolaan APBD yang sehat efisien dan efektif mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu.

Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar, mengatakan, rekomendasi ini sebagai koreksi dari DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

“Dan juga sebagai harapan DPRD agar apa yang direkomendasikan kepada LKPJ ini bisa diperbaiki pada tahun selanjutnya,” ujar Haris. (***)


div>