KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Soal MK Larang Pengurus Parpol Jadi Senator, Ini Kata Roem

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Lukman

Senin , 23 Juli 2018 22:40
Soal MK Larang Pengurus Parpol Jadi Senator, Ini Kata Roem

M Roem

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI alias Senator.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan lembaganya konsisten dengan putusan-putusan terdahulu bahwa pengurus parpol tak boleh menjadi senator. Namun, peraturan terbaru seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) justru memungkinkan hal tersebut.

Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang memuat syarat bagi calon anggota DPD tak boleh memiliki “pekerjaan lain” menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Frasa tersebut harus dimaknai “mencakup pula pengurus parpol”.

Menaggapi hal ini, salah satu calon DPD dari pengurus Partai Golkar Sulsel, M Roem mengaku tak mau terpengaruh dengan aturan tersebut. Namun, tetap mengikuti jika aturan tersebut final dan mengikat.

“Saya belum baca aturan baru, tapi kita ikuti jika sudah final,” ujarnya saat diminta tanggapan, Senin (23/7/2018).

Menurut Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel itu, dirinya akan mengambil sikap selanjutnya jika benar aturan melarang pengurus parpol maju di DPD.

Ia beralasan, berkas sebagai calon DPD telah lengkap sehingga tak mungkin membatalkan.

“Ya, berkas sudah penuhi syarat. Kalau aturan begitu, kita lihat nanti untuk tidak jadi pengurus partai,” terangnya. Namun dirinya enggan menyebut mundur ataupun tidak sebagai pengurus parpol. (*)


div>