SENIN , 10 DESEMBER 2018

Soal Pajak Water Lavy, DPRD Poso Konsultasi ke Husler-Irwan

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 06 Desember 2016 16:28
Soal Pajak Water Lavy, DPRD Poso Konsultasi ke Husler-Irwan

int

LUWU TIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Untuk menambah pemasukan daerah, enam orang anggota DPRD dari Kabupaten Poso belajar ke Luwu Timur, Selasa (6/12) hari ini.

Mereka ingin mengetahui teknis penerapannya sehingga bisa menambah Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Poso.

Rombongan DPRD Poso tersebut dipimpin langsung oleh Suharto Kanda selaku Wakil Ketua DPRD Poso.

Kedatanganya di Kabupaten Luwu Timur diterima langsung oleh Bupati Lutim Thorig Husler, wakil Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam, Kadis ESDM Firnandus Ali dan Asisten Ekonomi Abrinsyah.

Dalam Study bandingnya, Legislator Poso ini akan meninjau langsung sejumlah DAM di Lutim, model penerapan Pajak Permukaan Air (water Lavy), serta hitungannya agar jelas dan syah menjadi sumber pendapatan daerah.

“Pak Bupati kami datang untuk mengetahui bagaimana penerapan Water Lavy di Lutim sehingga menjadi PAD ” Kata Suharto Kanda

Legislator Poso ini menjelaskan, kedatangannya di Luwu Timur menjadi referensi dirinya. Karena Lutim, lanjut dikataknnya, sudah menerapkan dan menjadi pemasukan daerah yang jelas. Sementara kami dari Poso baru akan menerapkan Water Lavy ini menjadi pemasukan daerah.

“Di Kabupaten Poso saat ini ada juga perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mereka mengharapkan agar dari perusahaan tersebut berkontribusi menjadi pendapatan daerah,” ungkapnya.

Selain ingin mengetahui model penerapannya, Legeslator Poso ini juga minta regulasi yang mendukung penerapan pajak Water Lavy tersebut.

Husler dalam kesempatan tersebut, mengucapkan selamat datang kepada para Legislator dari Poso. untuk penerimaan daerah dari sektor pajak Permukaan Air di Lutim boleh dibilang lumayan besar.

“Kalau tidak salah sekitar Rp 80 Miliar itu kita terima ,” ujar Husler.

Hanya penarikannya dilakukan oleh pemerintah Provinsi, selanjut pertiga bulan pajak tersebut di transfer ke daerah. Jika berdasarkan aturan, pembagiannya itu 80 – 20. Maksudnya 80 persen untuk daerah penghasil 20 persen untuk Pemerintah Provinsi. (Baim)


Tag
div>