Senin, 24 Juli 2017

Soal Perppu Ormas, Pemprov Belum Terima Surat dari Pusat

Senin , 17 Juli 2017 20:43
Penulis :
Editor   : Ashar Abdullah
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa. Foto: Ashar/RakyatSulsel.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa. Foto: Ashar/RakyatSulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, telah disahkan oleh Pemerintah pusat sejak, Senin 10 Juli lalu. Tapi, sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel belum menerima salinan soal regulasi baru tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa. Dia mengakui, bahwa pihaknya belum mengetahui seperti apa arahan pemerintah pusat ke pihaknya terkait adanya Perppu tersebut

“Sejauh ini kita belum menerima salinan resmi baik dari Menkopolhukam maupun dari Kementrian dalam negeri, jadi kita belum terlalu mengetahui seperti apa arahan regulasi baru itu, seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya, saat di Kantor Gubernur, Senin (17/7).

Menurut Asmanto, kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu, tentu ada pro dan kontra kepada ormas yang menganggap bahwa ada pembatasn kepada mereka. Dengan begitu, lanjut Asmanto, maka ormas tersebut dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum yang ada.

“Kehadiran Perppu tentu ada pro dan kontra kepada ormas yang menggap suatu pembatasan mereka, kita persilahkan kalau ada ingin mempertanyakan Peppu ini sampai ke tinggak judisial review, karena negarta ini hukuk kita hukum, tapi sampai saat ini kita belum terima arahan dari pusat,” jelas Asmanto.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*