SENIN , 23 APRIL 2018

Soal Plt Sekprov, Mendagri – Pemprov Saling Tuding

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 16 Maret 2018 10:00
Soal Plt Sekprov, Mendagri – Pemprov Saling Tuding

Kepala BKD Sulsel, Ashari F Radjamilo. foto: ashar abdullah/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jabatan strategis di Pemerintahan Pemprov Sulsel yakni Sekretaris Daerah hingga kini masih lowong. Pelaksana Tugas (Plt) tak kunjung ditentukan sementara pelaksana harian (Plh) masih diambil alih oleh seluruh asisten.

Sekda sebelumnya, Abdul Latief memilih mengundurkan diri karena ikut pertarungan Pilkada Serentak 2018 di kabupaten Pinrang. Posisi Sekda harusnya tak dibiarkan lowong berlarut-larut. Apalagi, kebijakan tidak semuanya ditentukan oleh Plh.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Otoda, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Soni Sumarsono, mengatakan hingga kini pihaknya telah mengembalikan berkas usulan nama PLT sekprov tersebut. “Belum, nama ada di pak gubernur, kita dikembalikan karena belum dilengkapi berkasnya, termasuk CV yang bersangkutan, namun belum di balas,” kata Soni saat dikonfirmasi oleh Rakyat Sulsel.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Sulsel, Ashari Faksirie Rajamilo mengatakan hingga saat ini berkas untuk penetapan sekprov sudah di meja Mendagri. “sudah ada semua di sana, kita tinggal menunggu dari sana (Mendagri),” kata Ashari, saat dihubungi via telepon, Rabu (15/3).

Selain itu Ashari melanjutkan, dirinya juga belum bisa menetapkan PLT Sekprov apabila surat pemberhentian Sekprov sebelumnya, Abdul Latif belum disetujui presiden.

“Sudah juga kita ini karena harus menunggu persetujuan presiden. Terakhir kami cek, berkasnya masih tertahan di sekretariat negara, belum naik ke presiden,” paparnya.

Senada dengan itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan dirinya sudah menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait keperluan pengangkatan plt. Sisa hanya menunggu keputusan Mendagri. “Itu domainnya kementerian dalam negeri, saya sudah serahkan semua tinggal menunggu saja

Pengamat pemerintahan Unhas, Hasrat Arief Saleh menilai, jabatan sekda yang dibiarkan lowong berlarut-larut akan mengganggu kinerja pemerintahan. Apalagi beberapa kebijakan terkait administrasi dan keuangan ditentukan oleh Sekda.

“Jelas, kinerja pemerintahan terganggu. Kan tidak semua kebijakan bisa diambil alih oleh Plh. Beda kalau ada Plt,” kata Hasrat.

Masalah diperparah dengan jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang akan segera berakhir. Belum lagi, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang juga sebelumnya sudah mengajukan cuti karena ikut Pilgub 2018.

“Plt ini kan kalau disiapkan dari dulu pasti tidak akan selarut ini di Kemendagri dan Mensesneg. Tapi, Pemprov sepertinya tiba masa, tiba akal. Jarak pengunduran diri Sekda sebelumnya dan pengajuan Plt sangat panjang,” jelasnya.

Idealnya, Guru Besar Unhas ini menyebut proses lelang Plt Sekprov sudah bisa dimulai bulan April mendatang. Namun yang menyusun proses lelang sendiri adalah Plt.

“Idealnya April sudah proses lelang. Tapi bagaimana mau disusun plt saja saat ini belum ada,” bebernya. (*)


div>