SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Soal Status Kampus UIT, L2 Dikti Siap Berikan Keterangan ke Dewan

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Iskanto

Senin , 03 September 2018 08:05
Soal Status Kampus UIT, L2 Dikti Siap Berikan Keterangan ke Dewan

LOGO UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Pasca Kopertis Wilayah IX Sulawesi, resmi beralih status menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2-Dikti) IX Sulawesi.

Dibawa nahkoda Prof. Dr. Jasrudin terus melakukan upaya pembenahan dan pembinaan untuk menciptakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang kurang sehat, akan menjadi sehat demi kemjajuan dunia pendidikan.

Dari 369 kampus swasta di seluruh wilayah binaan L2 Dikti. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo. Dalam perkembangannya, tahun 2018 ini masih puluhan tak sehat.

Salah satu adalah kampus terbilang megah yang ada di provinsi Sulsel yakni, Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar yang kian tak jelas status penyelenggara pendidikan.

Kaitan hal ini, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, pihak Yayasan dan Rektor UIT. Maka, DPRD secara kelembagaan akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menghadirkan Ketua Yayasan UIT dan pihak rektorat hadir di DPRD untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang terjadi di UIT.

Selain itu, perwakilan Dikti di Sulsel yakni Kopertis yang kini berganti nama Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti). Mempertanyakan solusi yang harus di lakukan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di UIT.

Kaitan hal ini, saat dikonfirmasi, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Prof Jadruddin mengatakan, pihaknya siap kapan saja akan memberikan keterangan klarifikasi kepada pihak DPRD jika ada pemanggilan.

Menurut dia, jika sebelum dilakukan pemanggilan. Alangkah baiknya pihak DPRD memberikan infomrasi jauh hari agar pihaknya mempersiapkan diri. Hal lain, adalah karena padat agenda L2 Dikti.

“Kami siap kapan saja berikan klarifikasi ke Dewan terkait status kampus UIT. Tapi kami juga minta agar pemberitahuan terlebih awal sebelum pertemuan, karena kami juga banyak agenda,” katanya.

Mantan Direktur Pascaserjana UNM ini mengakui, sesuai tugas mereka “Wasdalbin”, Pengawasan, Pembinaan dan Penindahkan. Pihaknya telah memberikan sanksi ke UIT dengan cara pembinaan karena sebagian proram studi belum akreditasi.

Selain itu lajut dia, masih ada beberapa problem klasik yang ditemukan sehingga pihak Dikti belum memberikan izin untuk Wisuda bagi mahasiswa yang selesai studi di kampus tersebut.

“Sesuai tugas kami, memberikan pembinaan ke UIT, karena ada beberapa program studi belum akreditasi. Jelas kalau belum maka mahasiwa belum bisa wisudah. Harus di selsaikan reakreditasi ualang,” katanya.

Selain itu, salah satu problem. Pihak L2 Dikti saat ini, masih fokus menghadapi gugatan pihak UIT terhadap L2 Dikti dan Kemenristekdikti di pengadilan.

Menurutnya, gugatan terhadap lembaga pengawasan perguruan tinggi, dikarenakan sanksi pembinaan yang diberikan kepada UIT atas beberapa pelanggaran di kampus tersebut.

“Sementara kami masih hadapi proses hukum hang dilayangkan UIT terhadap L2 Dikti dan Kemenristekdikti. Untuk mat2ri gugatan kami belum tau pasri, tapi ada poin soal status akademik,” ujanya.

Dia menambahakan, saat ini sekitar 13 PTS di Sulsel mengalamai status pembinaan sehingga mahasiswa sementer akhir belum bisa diwisudakan karena kampus belum menyelesaikan syarat yang telah ditentukan pihak Dikti.

“Sekitar 13 kampus masih pembinaan, saya tak hafal persis nama,” jelasnya. (*)


Tag
  • Dikti
  •  
  • UIT
  •  
    div>