SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Soal Vonis Bebas, KY Minta Publik Hargai Putusan Hakim

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Rabu , 06 April 2016 14:21
Soal Vonis Bebas, KY Minta Publik Hargai Putusan Hakim

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Pada Bulan Maret lalu, sedikitnya 22 terdakwa kasus korupsi mentapatkan vonis bebas oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Makassar pada tiga kasus yang berbeda

Diantanya ,19 mantan legislator Parepare, termasuk mantan Wali Kota Parepare, Sjamsu Alam yang divonis bebas pada Rabu, 16 Maret. Mereka dinyatakan tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Parepare periode 2004-2009

sehari sebelumnya pada 15 Maret, mantan legislator Luwu Timur, Witman Budiarta dan mantan Sekretaris DPRD Luwu Timur, Baharuddin, divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi gaji dan tunjangan DPRD Luwu Timur pada 2013. dan trakhir mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Soppeng, Yuliana, divonis bebas, pada Rabu, 30 Maret, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengembangan kedelai pada 2013 di Kecamatan Marioriwawo.

menanggapi hal demikian Asisten Koordinator Komisi Yudisial (KY) penghubung Sulsel, Yusuf Nurdin, meminta publik tidak terlalu reaktif menyikapi sejumlah putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim dan Publik diminta menghargai putusan hakim. Bila mencurigai atau menemukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, “Kita semua harus menghormati apa yang menjadi putusan majelis hakim. Itu penting guna menjaga martabat dan keluhuran hakim.”ujarnya. Selasa (5/4)

Namun Yusuf juga meminta segera melapor ke KY jika nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim. “Kalau memang ada pelanggaran, pasti akan kami tindak-lanjuti,” katanya

Menanggapi banyak vonis bebas yang terjadi di pengadilan Tipikor Negeri Makassar, dirinya meyakini jika keputusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku “Majelis hakim mesti lebih jeli lagi dalam memutuskan perkara korupsi. dalam kasus korupsi itu banyak hal yang mesti dipertimbangkan bukan cuma fakta persidangan,”tambahanya

Selain itu, KY juga pro-aktif terhadap setiap pengaduan masyarakat, terutama memantau setiap persidangan yang menyita perhatian publik “Contohnya kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Bupati Barru kami pantau kemarin (Senin, 4 April). Kami pro-aktif terkait pemantauan dan pengaduan masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mengatakan sudah sepatutnya Komisi Yudisial bersikap pro-aktif dalam mengawasi kinerja hakim. “Komisi Yudisial tidak boleh menunggu laporan dari masyarakat.”ungkapnya


Tag
div>