RABU , 21 NOVEMBER 2018

Solusi Atasi Banjir Pasuruan Ada di Politik Anggaran

Reporter:

Editor:

dedi

Minggu , 05 Maret 2017 21:22
Solusi Atasi Banjir Pasuruan Ada di Politik Anggaran

int

RAKYATSULSEL.COM – Problem banjir di Pasuruan harus diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Selama ini kendala yang dihadapi dalam proses tersebut adalah pada ranah anggaran.

Sebab, selama ini semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemerintah Kabupaten.

Hal tersebut dikatakan anggota Fraksi Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun saat menjadi narasumber acara sarasehan “Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Banjir di Pasuruan, di Gedung pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) di Pasuruan, Minggu (05/03).

Hadir pada sarasehan tersebut, antara lain, Bupati Kabupaten Pasuruan H. Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H. Sudiono Fauzan, KH. Imron Mutamakkin selaku Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, serta KH. Nurul Huda Selaku Ketua MUI Kabupaten Pasuruan.

“Saya mengapresiasi langkah pengurus IASS dalam mengumpulkan seluruh elemen strategis di Pasuruan sebagai langkah mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir,” kata Misbakhun.

Pria kelahiran Pasuruan itu mengatakan, solusi mengatasi banjir ada pada politik anggaran. Pemerintah kabupaten harus menyiapkan konsep penanggulangan banjir melalui Musrenbang. Dia megatakan, siap memperjuangkan itu di APBN.
[NEXT-RASUL]
Dinamika forum terkait penanganan banjir sungguh menarik, dimana Misbakhun membela Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang di dalam forum tersebut banyak diserang oleh beberapa pihak, termasuk anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Evi Zainal yang juga merupakan adik kandung wakil bupati Pasuruan.

Dengan sangat jelas Misbakhun bisa menjelaskan soal kewenangan secara kelembagaan antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat terkait bagaimana mencari solusi konkrit dan permanen secara jangka pendek dan jangka panjang masalah banjir ini.

“Apa yang dilakukan oleh Gus Irsyad selaku Bupati tinggal kita perkuat dari sisi dukungan politik anggaran di DPR RI. Ini bagian dari komitmen Partai Golkar mendukung pemerintah dari pusat sampai daerah,” kata Misbakhun.

Bagi Misbakhun, forum sarasehan ini tidak tepat kalau akan dipakai sebagai forum saling menyalahkan. “Forum ini harus menjadi forum mencari solusi yang konkrit baik dari jenjang kabupaten, propinsi dan pusat,” pungkas Misbakhun.(yuz/JPG)


div>