SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Soni Kecewa OPD Tak Capai Target

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 27 April 2018 10:19
Soni Kecewa OPD Tak Capai Target

Soni Sumarsono. (ist)

– Sebut Manajemen Pemprov Masih Tradisional

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Raut wajah penuh kecewa diperlihatkan Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, kala memimpin rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev). Soni yang baru saja tiba dari Jakarta menemukan data realisasi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak begitu memuaskan.

Dari data yang dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, terdapat beberapa realisasi anggaran OPD yang tidak mencapai target. Sebut saja Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, serta Dinas Perkebunan.

Terinci, Jufri Rahman menyebut seperti Dinas Kesehatan memiliki empat Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang sama sekali tidak memiliki realisasi anggaran. Yakni UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri dengan total anggaran sebesar Rp 7,5 miliar, UPTD Balai Kesehatan Kulit dan Kelamin dengan besaran anggaran Rp 2,7 miliar, UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat senilai Rp 2,3 miliar, serta UPTD Balai Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 3,7 miliar. Jika ditotalkan, anggaran yang tidak terserap dengan baik di Dinas Kesehatan Sulsel sebesar Rp 16 miliar lebih.

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan bermasalah pada laporan fisik yang belum ada atau nol persen. Padahal jika dilihat realisasi anggaran sangat besar, yakni Rp 1,8 miliar atau 5,43 persen dari total anggaran sebesar Rp 33,2 miliar.

Hal yang sama terjadi di Dinas Perkebunan Sulsel. Pihaknya sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar atau 4,63 persen dari total anggaran Rp 58,2 miliar. Sayangnya, laporan fisik masih nol persen.

Masih banyak lagi OPD yang belum menyelesaikan persoalan realisasi anggaran untuk Triwulan I ini. Sehingga jika disatukan, maka total realisasi Pemprov Sulsel hanya mencapai 12,8 persen saja atau sebesar Rp 1,16 triliun dari total anggaran Rp 9,8 triliun. Sementara target yang harus dicapai di Triwulan I ini yakni 15 persen.

Menanggapi hal itu, Soni Sumarsono mengaku pihaknya masih tertinggal 3 persen. Jauh dari perkiraan awalnya yang menganggap Sulsel mampu menyelesaikan laporan keuangan sesuai penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diraih hingga tujuh kali secara berturut-turut.

“Targetnya 15 persen, berarti masih sekitar tiga persen kurang dari target. Tidak usah kaget, karena di sini manajemennya masih tergolong tradisional. Beda dengan di Jakarta. Di sana, saya lelang sebelum tahun anggaran pelaksanaan, sehingga Januari sudah dikerjakan,” kata Soni, usai memimpin Rapat Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulsel Triwulan I Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis (26/4) kemarin.

Soni mengungkapkan, sejumlah hambatan lain menjadi masalah yang membuat manajemen Pemprov Sulsel tertinggal. Yakni pelaksanaan tender yang dilakukan pada tahun yang sama dengan perencanaan.

“Kalau mau lihat Sulsel lebih maju, lakukan lelang sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Hambatannya karena di Sulsel tidak cukup berani melakukan tender pada tahun sebelumnya,” kritiknya.
Seharusnya, kata Soni, dalam aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2016 diatur agar perangkat daerah melakukan tender setahun sebelum proyek fisik pelaksanaan berlangsung.

“Perencanaannya itu harus dilakukan untuk satu paket sendiri tahun sebelumnya. Dan untuk pengadaan tanah tidak boleh barengan dengan pengerjaan fisik, harus satu tahun sebelumnya sudah pembebasan lahan, dan proyek fisik pembangunan itu baru bisa dilakukan jika pembebasan lahannya sudah kelar, karena jika itu tidak diatur dengan baik menjadikan proyek terhambat,” lanjut Soni.

Selain itu, Soni juga mengeluhkan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi OPD di Pemprov sehingga menyebabkan terjadinya hambatan informasi. Termasuk dinas yang disebutkan di atas.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rahmat Latif, menjelaskan, empat UPTD-nya yang tidak menunjukkan perkembangan realisasi, lantaran adanya pengembalian anggaran berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri pada awal Januari, serta terbenturnya dengan munculnya Pergub 61-62 yang mengharuskan UPT menjadi Unit Layanan.

Selain itu, Rahmat juga menyayangkan pihak Bappeda yang tidak berkoordinasi untuk memasukkan UPTD yang sudah dihapuskan.

“Sayangnya Bappeda tidak berkoordinasi kepada yang lain, barang tidak ada jadi ada. Padahal, stafnya sudah kami jelaskan. Berarti, stafnya ini tidak menjelaskan kepada Kepala Bappeda,” jelas Rahmat. (*)


div>