SABTU , 20 OKTOBER 2018

Soni “Tahan” TPP Pegawai

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 April 2018 10:30
Soni “Tahan” TPP Pegawai

Soni Sumarsono. (ist)

– Minta Pengelola Lakukan Perubahan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Aparatur Sipil (ASN) lingkup Pemprov Sulsel harus lebih bersabar untuk mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, meminta agar pengelola TPP melakukan perubahan draf usulan awal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Sulsel, perubahan yang diusulkan Soni terkait pemberian TPP untuk Satpol PP, yang harus sama besar dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Usulan itu untuk merespon aspirasi Satpol PP yang ingin ada perbaikan tunjangan.

“Belum ada, masih wacana dan dalam kajian. Khususnya untuk yang bertugas di Badan Penghubung Pemprov Sulsel di Jakarta dan merespon aspirasi Satpol PP yang ingin ada perbaikan tunjangan,” kata Soni.

TPP lingkup Pemprov Sulsel terhitung per Januari 2018. Namun hingga saat ini, belum ada pencairan. Menurut rencana, TPP akan dirapel hingga April ini.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sekprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina, mengatakan, adanya perombakan itu dijamin tidak mengubah jadwal penyaluran TPP ke pegawai.

“Ini tidak menunda waktu, tapi ada rekonsiliasi yang dilakukan oleh BPKD. Kenapa harus begitu, karena ada penyesuaian TPP terhadap kinerja semua ASN,” jelas Tautoto, Rabu (18/4) kemarin.

Untuk itu, lanjut Tautoto, usulan yang sudah ada itu masih akan dibicarakan dan dirapatkan. “Belum final itu. Mesti dirapatkan sesuai beban tugas masing-masing,” ungkapnya.

Pemberian TPP untuk ASN, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) belum lama ini, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kemungkinan, akan dibayarkan paling tinggi 30 persen dari jumlah TPP secara total.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelumnya ada OPD yang menolak TPP dan memilih insentif.
Namun, supervisi KPK menolak. Artinya, TPP akan berlaku di seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel.

Hanya, ada pengecualian bagi beberapa OPD yang dinilai memiliki beban kerja cukup berat. TPP yang diberikan lebih tinggi dibanding OPD lainnya. OPD yang dimaksud adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tambahan TPP juga berlaku untum Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan sekretariat mulai Kepala Biro, Eselon III, Eselon IV.

Hasil hitung-hitungan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, untuk Sekretaris Daerah tambahan TPPnya senilai Rp 6 Juta, Asisten dan Kepala Dinas Rp 5 Juta, Staf Ahli Rp 3 Juta, Kepala Biro Rp 2 juta, Eselon III Rp 1,5 juta, dan Eselon IV Rp 1 juta. Tambahan itu berlaku untuk sekretariat dan biro.

Sementara untuk lingkup Inspektorat, Bappeda, BPKD, Bapenda, BKD, dan DPMPTSP, tambahan TPP berdasarkan eselonisasinya. Untuk Eselon II Rp 5 juta, Eselon III Rp 4 juta, dan Eselon IV Rp 3 juta. Sementara pelaksana golongan IV, III, II, masing-masing Rp 2 juta. (*)


div>