SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Soni: Wajar Jika Deng Ical Mutasi Jelang Pilkada

Reporter:

Suryadi - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 25 April 2018 12:03
Soni: Wajar Jika Deng Ical Mutasi Jelang Pilkada

Soni Sumarsono. (ist)

– UU No.10 Tahun 2016 Seharusnya Direvisi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Usai melantik 116 pejabat Eselon III dan IV di Ruang Sipakatau Kantor Balaikota Makassar, Jumat (20/4), Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, kembali melantik dua orang pejabat struktural Eselon II lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Selasa (24/4) kemarin.

Dua pejabat tersebut, yaitu Muhammad Takdir Alim Bahrie sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Makassar, dan Sittiara sebagai Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengatakan, mutasi wajar dilakukan seorang Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal. Menurutnya, untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka secepatnya Pemerintah Kota Makassar segera mengisi jabatan yang masih kosong.

“Untuk pengisian Eselon II yang kosong itu wajar. Itu juga untuk melaksanakan rekomendasi dari KASN dan saya kira itu sudah aman karena mendapat persetujuan Mendagri,” kata Soni.

Selain itu, sesuai rekomendasi dari KASN, Soni berdalih kuat mendukung langkah Deng Ical. “Boleh, untuk menjalankan roda pemerintahan yang tersendat karena banyaknya jabatan kosong. Intinya, izin Mendagri,” tegasnya.

Sementara, Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan, berpendapat, seharusnya ada revisi UU No.10 tahun 2016 untuk membuat penjabaran secara lebih teknis mana mutasi yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan bagi seorang petahana, atau Plt yang akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada.

“Mutasi yang bisa dilakukan oleh Plt dalam proses pilkada dimungkinkan sepanjang ada persetujuan tertulis dari Mendagri,” katanya.

Menurut akademisi Unhas Makassar ini, merujuk kasus di Palopo, maka menjadi pembelajaran bagi panwas bahwa jangan menerbitkan rekomendasi tentang diskualifikasi ke KPU, sebelum ada penegasan dan penilaian secara tertulis dari Kemendagri tentang kebijakan mutasi yang dilakukan oleh seorang petahana.

“Jadi ini menjadi warning untuk daerah lain,” tambah dia.

Terpisah, Pakar Politik Unibos Makassar, Arif Wicaksono, mengatakan, pada Pilkada Makassar, Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal tidak melakukan reposisi dengan dadakan. Menurutnya, justru Deng Ical melakukannya dengan bertahap dan hati-hati.

“Buktinya, Deng Ical tidak langsung begitu saja mengisi kekosongan jabatan di lingkup pemkot, tapi melalui jalan panjang konsultasi dengan kemendagri. Karena dia sadar, bahwa semua mata sekarang mengarah ke balaikota, Deng Ical tidak akan bermain-main sebagai Plt,” tuturnya.

Sebelumnya, Soni Sumarsono diawal menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, kerap menggaungkan netralitas jelang Pilkada, termasuk jika ada pimpinan yang melakukan mutasi, yang berpotensi bermuatan politik. Namun belakangan, Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Mendagri ini seakan menghalalkan langkah yang diambil oleh Pemkot Makassar. (*)


div>