MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Sosialisasi Ranperda, Legislator Jeneponto Kecewa

Reporter:

Iskanto

Editor:

Minggu , 23 September 2018 17:04
Sosialisasi Ranperda, Legislator Jeneponto Kecewa

Andi Baso Sugiarto

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto telah melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) di beberapa kecamatan.

Kekecewaan muncul saat sosialisasi, beberapa Kecamatan ternyata kurang memperhatikan dan bahkan acuh tak acuh pada sosialisasi ini. Buktinya, setiap sosialisasi dilaksanakan, hanya ada beberapa orang yang menghadiri.

” Salah satu contoh di Kecamatan Turatea, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Hanya aparat dan staf kecamatan yang hadir. Ini malah Camatnya tidak hadir. Ini kan harusnya dihadiri oleh kepala kelurahan dan kepala Desa serta seluruh tokoh masyarakat,” ungkap Ketua Banperda, Andi Baso Sugiarto, Minggu (23/9).

Bagi dia, yang dibutuhkan Banperda yakni masukan dari masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

” Yang kami butuhkan adalah masukan dari masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Sambil sosialisali kami juga meninjau kinerja kecamatan. Kinerja DPRD itu dilihat dari Perda yang dia bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Hasil kunjungan Banperda dari Sembilan kecamatan, ada keluhan dari masyarakat terkait peningkatan mutu pendidikan. Jeneponto juga memerlukan perda pendidikan anak usia dini, peningkatan pelayanan kesehatan, perda perlindungan hukum untuk masyarakat miskin yang sisa dijalankan oleh eksekutif.

” Jadi kami menyimpulkan, yang paling penting pertama adalah Pendidikan anak usia dini, kedua perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan tera ulang,” ujarnya.

Lebih lanjut, masih ada permasalahan yang masih harus jadi prioritas bagi Pemkab Jeneponto. Salah satunya yang sering jadi keluahan, kurangnya sekolah PAUD dan pemerataan insentif bagi guru – gurunya.

” Pada saat kami melakukan Reses keluhan masyarakat lebih bnayak pada pendidikan anak usia dini dan keseragaman insentif guru Paud. Padahal posnya kan sudah jelas. Ada yang di kelurahan ada juga yang di desa,” tutup dia. (*)


div>