KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Sosialisasikan TP4D, Ini Pembahasan Kejari dan Pemkot Parepare

Reporter:

Editor:

Niar

Kamis , 24 Agustus 2017 17:36
Sosialisasikan TP4D, Ini Pembahasan Kejari dan Pemkot Parepare

int

PAREPARE. RAKSUL.COM- Persoalan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terus menjadi perhatian publik, sehingga demi memaksimalkan fungsi TP4D ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemerintah Kota Parepare melalui Bagian Hukum Setdako, menggelar sosialisasi di Edotel SMKN 3 Parepare, Kamis, (24/8).

Membuka kegiatan tersebut, Asisten I, H Rusman Rahman mengatakan, fungsi TP4D tidak boleh lepas peranannya dalam pembangunan di Kota Parepare.

“Kita ketahui bahwa ketika ada dana yang masuk pada proyek pembangunan, inilah tugas TP4D untuk mengawal, Pak Wali tidak mau melepas TP4D supaya pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rusman
Rahman.

Sementara itu, Kepala Kejari Parepare Reskiana Ramayanti melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Amiruddin memaparkan, fungsi TP4D intens melakukan pengawalan proyek pembangunan di Parepare sebagaimana fungsinya, termasuk tahap perencaan dan pembebasan lahan.

“Kalau ada permintaan pengawalan kita telaah dulu. tidak serta merta diterima, contohnya Pemerintah mau ada proyek pembangunan, kita tanya dulu apakah tanahnya bermasalah atau tidak, dan apakah sudah sesuai aturan hukum juga,” tegas Amiruddin.
[NEXT-RASUL]

Amiruddin menguraikan pada 2016 lalu, terdapat 24 item kegiatan Pemkot Parepare yang ditangani TP4D, sementara pada 2017 terdapat dua item proyek Pemkot Parepare yaitu, pembangunan Sumur bor Dalam dan pembebasan lahan ITH. Sementara untuk proyek lain di Parepare, seperti pembangunan gedung kuliah Kampus STAIN Parepare, dan lembangunan kantor baru KPP Pratama.

“Adapun total anggaran proyek yang pengawalan TP4D Kejari Parepare tahun 2016 senilai Rp. 202 M, sedangkan tahun 2017 masing-masing pembangunan gedung kuliah STAIN Rp. 40 M, Pembangunan kantor baru KPP Pratama Rp. 9 M, Pembangunan sumur bor dalam PUPR Rp. 14 M, dan pembebasan lahan ganti rugi ITH Rp. 10 M,” urai Amiruddin

Pengawalan TP4D ini kata dia, dilakukan mulai dari awal perencanaan sampai pada kegiatan serah terima akhir dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya dampak hukum dari proyek-proyek yang dikerjakan.


div>