MINGGU , 21 JANUARI 2018

SP3 Enam Kasus Korupsi Tidak Transparan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 24 Mei 2017 10:18
SP3 Enam Kasus Korupsi Tidak Transparan

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anti Commitee Corruption (ACC) Sulawesi merilis lembaga penegak hukum kejaksaan yang tidak transparan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah provinsi Sulselbar.

Berdasarkan data ACC, penanganan kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Kejari Parepare dan Kejari Bone tidak transaparan. Terutama persoalan kasus korupsi yang telah dihentikan atau Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sikap tidak transparan ini menurut ACC menimbulkan kesan negatif terhadap penegakan hukum tipikor di Sulselbar.

Staf Badan Pekerja ACC Wiwin Suwandi mengatakan, keluarnya SP3 perkara akan berefek pada munculnya beragam spekulasi dan tudingan bahwa kejaksaan tidak independen mudah diintervensi oleh kekuatan politik.

“Kasus SP3 yang dikeluarkan kejati tidak berdasar hukum dan sangat syarat politik. Surat terkait informasi SP3 yang ditangani kejati dari kami tidak direspon, bahkan tidak bisa menunjukkan kepada kami padahal masyarakat perlu mengetahui kinerja kejati,” ujar Wiwin Suwandi diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (24/5).

Menurutnya pihak Kejati harusnya memberikan informasi kepada masyarakat tentang alasan SP3, kasus apa yang diberikan SP3. “Kita ingin membaca pola dan modus penerbitan SP3 dari Kejati Sulselbar, Kejari Parepare dan Kejari Bone tetapi mereka tidak merespon dengan baik,” ujar Wiwin.

Ia menyebutkan, salah satu contoh modus pemberian SP3 adalah dengan alasan karena tersangka telah mengembalikan kerugian negara. Hal ini bisa dilihat dari kasus korupsi yang ditangani Kejari Parepare dan kasus korupsi Pasar Lakessi yang ditangani oleh Kejati Sulselbar.

[NEXT-RASUL]

“Padahal Pasal 4 UU Tindak Pindana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapus Unsur Pidana dan hal itu indikasi bahwa kejaksaan tidak mematuhi UU Tipikor,” beber Wiwin.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin menampik bahwa pihaknya menutupi informasi kasus yang ditangani.

“Kan kalian tahu sendiri, jika kalian butuh informasi maka saya berikan sesuai yang ingin diketahui,” kata Salahuddin.

Ia melanjutkan bahwa dalam hal pemberian informasi, tidak ada aturan yang mengatakan laporan kasus yang ditangani pihak Kejati ada tembusan kepada masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

“Laporan tembusan penanganan kasus itu hanya pada instansi terkait, contohnya tembusan kepada KPK, tidak ada itu tembusan kepada masyarakat atau LSM,” ungkap Salahuddin.

Sebagai informasi, dari data yang dirilis ACC menyebutkan sedikitnya ada 6 kasus dugaan korupsi yang di-SP3 Kejati Sulselbar, Kejari Parepare dan Kejari Bone.

Enam kasus tersebut antara lain kasus gernas kakao tahun Anggaran 2009 Kabupaten Luwu, Kasus Pasar Lakessi Parepare, kasus alat pembelajaan Disdik Wajo, kasus sapi bunting di Parepare, kasus gerobak dorong Disperindag Parepare, kasus lampu jalan Parepare. (***)

 


div>