RABU , 21 NOVEMBER 2018

SPP Gratis di Sulsel Dihapus, Dewan Salahkan Kemenristekdikti

Reporter:

Editor:

dedi

Minggu , 05 Maret 2017 21:55
SPP Gratis di Sulsel Dihapus, Dewan Salahkan Kemenristekdikti

ILUSTRASI

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Program Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) Gratis, dari Pemprov Sulsel, kepada siswa kurang mampu yang ingin melanjutkan kuliah di PTS/PTN sudah dihapus tahun 2017 ini.

Pemangkasan anggaran untuk program SPP gratis oleh pihak terkait yaitu pemerintah pusat yakni Kemenristekdikti, mendapat sorotan tajam dari DPRD Sulsel.

Anggota DRPD Sulsel, Komisi E Andre Cecep Lantara, membenarkan hal tersebut. Bahkan, ia mengaku sudah mempertanyakan perihal kebijakan penghapusan SPP tersebut, di Pemerintah provinsi, namun  jawaban yang diterima adalah regulasi dari pusat yaitu Kemenristekdikti yang menganjurkan penghapusan anggaran tersebut.

“Kami dari Komisi yang menangani pendidikan saya sendiri dan teman-teman Dewan sudah menanyakan hal itu di Pemprov Sulsel. Tapi jawaban mereka katanya regulasi dari pusat yang meminta dipaksakan,” ujarnya melalui via telepon Minggu (5/3/2017).

Atas dasar dan kebijakan pusat, politisi Demokrat ini, menyalahkan bijak pusat dalam hal ini Kemenristekdikti karena arogansi mengampuni urusan wilayah provinsi.

Oleh sebab itu, dia menilai Dikti menyalagunakan kewenangan untuk mengampuni kebijakan di daerah.  Padahal daerah, lanjut dia, sudah punya otonomi yang mengatur batas kewenangan pusat dan daerah.
[NEXT-RASUL]
“Pemprov menjelaskan, kata pihak Dikti. Katanya PTS/PTN adalah dibawa naungan Dikti jadi persoalan anggaran SPP gratis dan segala macam diatur oleh Dikti, tak boleh Pemprov ambil alih,” kata Andre mengutip pembicaraan bersama pihak pemprov.

Dengan begitu, kata Andre, impian pemprov untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu di Sulsel bakal Kandas.

Padahal, menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel terus menggenjot rancangan peraturan daerah (ranperda) pendidikan wajib 12 tahun.

Sejumlah pakar dan akademisi pendidikan untuk memberikan masukan draft ranperda pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kali ini DPRD Sulsel mengundang Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulsel.

“Tentu masukan dan saran semua pihak sangat bermanfaat, tapi apa jadinya kalau SPP gratis di PT di hapus,” terangnya.


div>