SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Status Tidak Jelas, Dewan Soroti Pengelolaan Aset Daerah

Reporter:

Atho Tola

Editor:

Iskanto

Selasa , 16 Oktober 2018 10:32
Status Tidak Jelas, Dewan Soroti Pengelolaan Aset Daerah

DPRD Pangkep, Soroti kinerja SKPD terkait pengelolaan aset daerah.

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Pengelolaan barang dan aset daerah menjadi salah satu perhatian sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Juru bicara fraksi, Umar Haya saat penyampaian pemandangan umum fraksi beberapa waktu lalu mengaatakan, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan barang daerah, harusnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sayang diakui jika kurangnya tingkat akurasi data aset, termasuk status aset tidak jelas, menjadi biang gagalnya pemkab memaksimalkan PADnya.

“Permasalahan itu dapat kita lihat dari laporan hasil pemeriksaan sementara BPK, banyak aset yang tidak terdata bahkan statusnya tidak jelas,”ungkap Umar.

Dia menambahkan, apabila mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, pengolaan aset tidak lagi sekedar administratif semata. Melainkan bagaimana meningkatkan efesiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah.

“Aset merupakan sumber daya ekonomi milik daerah, yang mempunyai peran sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Serupa yang disampaikan Umar Haya, Juru Bicara frakasi Partai Demokrat Mansyur mengatakan, jika pengelolaan barang daerah sangat penting, karena memiliki peran penting dan mempunyai nilai strategis.

Tidak hanya itu, pengelolaan aset secara tepat akan menjadi modal awal pemerintah daerah dalam membangun daerah dan dalam melakukan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak optimalnya pengelolaan barang dan aset daerah malah akan menjadi beban di ABPD, khususnya anggaran perawatan atau pemeliharaan,”singkatnya. (*)


div>