SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Stop Intervensi Kasus E-KTP

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 28 April 2017 14:03
Stop Intervensi Kasus E-KTP

ilustrasi e-ktp (*)

RAKYATSULSEL.COM – RAPAT paripurna DPR kemarin membuat banyak pihak kaget. Salah satu agendanya adalah membahas surat usulan hak angket terhadap KPK dari Komisi III (hukum) DPR. Sejumlah legislator meminta rekaman pengakuan Miryam S. Haryani yang berisi tentang pembagian uang dan pengakuannya soal adanya tekanan dari atas untuk tak bicara sejujurnya.

Meski tidak ada prosedur yang dilanggar, dan DPR mempunyai hak tersebut, tetap susah hal ini tidak dibaca sebagai upaya intervensi ke KPK. Apalagi, sejak lama sejumlah politikus Senayan melakukan sejumlah upaya pelemahan KPK. Mulai mengubah UU KPK hingga menjadikan KPK semacam lembaga ad hoc.

Apa yang dilakukan DPR ini semakin menjauhkan lembaga tersebut dari rakyat. Sebab, keinginan rakyat jelas. Yakni, KPK mengusut tuntas siapa saja penjahat yang menggarong uang rakyat. Bukannya malah terkesan melindungi.

Padahal, sebagai lembaga wakil rakyat, suara yang keluar dari DPR seharusnya adalah suara rakyat. Bukan suara-suara politisi yang mempunyai kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Situasi seperti ini menguatkan bahwa DPR bukan lagi lembaga wakil rakyat. Melainkan wakil kepentingan pribadi, partai, atau golongan tertentu saja.

Anggota dewan boleh berkilah bahwa mereka ingin mendengar langsung siapa yang menekan Miryam. Namun, hukum juga mempunyai etika sendiri. Tak perlu dengan hak angket. Cukup dengan hearing antara Majelis Kehormatan DPR dan pimpinan KPK.

Pihak KPK sudah menyatakan keberatannya. Mengungkapkan secara dini dan terbuka akan membuat penyidikan kasus e-KTP bisa terganggu. Sejumlah pihak yang merasa dibidik bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Entah berusaha kabur dan menghilang (seperti yang kini dilakukan Miryam), atau malah menghilangkan barang bukti.

Maka, akan sangat aneh jika DPR memaksa menggunakan hak angket untuk melakukan sesuatu yang justru menghambat penyidikan. Atau, jangan-jangan memang itu yang hendak dituju. Bahwa sejumlah politikus Senayan berusaha mengetahui arah penyidikan dengan dalih-dalih yang dipaksakan.

Legislatif memang punya hak mengajukan angket. Namun, penggunaan yang bukan untuk kepentingan rakyat akan membuat lembaga tersebut makin disorot masyarakat. Sebab, terang-terang dengan hak angket itu, kasus e-KTP berpindah jalur. Dari kasus hukum menjadi kasus politik. Sementara kita semua tahu, penyelesaian politik untuk kasus korupsi selalu berujung satu hal: kongkalikong kepentingan yang membuat kasus itu menguap begitu saja. (*)


Tag
  • Kasus E-KTP
  •  
    div>