MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Stop Merenggut Hak Politik Rakyat

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 21 Maret 2018 15:30
Stop Merenggut Hak Politik Rakyat

int

*900 Ribu Pemilih Terancam Tak Memilih di Pilgub
*KPU Fokus Benahi DPS

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Besarnya selisih antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang cukup besar menjadi pertanda kurangnya integritas penyelenggara pilkada dalam menyinkronkan DP4 melalui Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Hal ini tentu saja dapat menjadi persoalan bagi masyatakat yang harus direnggut hak pilihnya lantaran tidak terdaftar di DPS.

Dari data yang dihimpun, selisih DP4 dengan DPS cukup signifikan yakni 944.173 orang, dengan jumlah DPS yakni 5.928.656 orang sementara pada DP4 berjumlah 6.872.982 orang.

Sedangkan, data potensial pemilih non KTP elektronik sebanyak 394.108 orang. Pemilih non KTP elektronik terbanyak di Makassar dengan jumlah 2.670 orang, selanjutnya Bone: 1.523 orang, Gowa: 1.170 orang, Luwu: 925 orang, Wajo: 902 orang, dan Bulukumba: 761 orang.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin Aswar Hasan menuturkan, besarnya selisih antara DPS dan DP4 bisa saja dikarenakan kurangnya integritas penyelenggara pilkada dalam menyinkronkan DP4 melalui Coklit.

“Itukan sangat mempengaruhi integritas pemerintah dan penyelenggara pilkada bisa tidak sinkronisasi dan kemudian data yang terupdate dan terpakai dalam pilkada tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu bisa menciderai demokrasi kita dalam pilkada,” kata Aswar.

Aswar mengingatkan, sebagai penyelenggara utama, KPU mestinya bisa melakukan perbaikan dengan hasil rekapitulasi yang telah dilakulan tersebut. Karena memang tentunya data kependudukan yang ada di Dinas Catatan Sipil adalah data yang benar adanya di suatu daerah.

“Saya pikir KPU sebagai muara pemanfaatan data pemilu itu tidak boleh tinggal diam. Harus ada pembenahan dalam verifikasi karena data pemerintah dari disdukcapil itu tidak boleh dipakai secara mentah-mentah,” jelasnya.

Pasca penetapan DPS, KPU mengaku data tersebut belum bisa ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih ada peluang akan bertambah jumlahnya.

“Berpeluang ada penambahan karena saat ini kita lagi menghitung berapa jumlah pemilih baru atau pemilih yang masuk kategori tidak masuk dalam AKWK tapi dalam pencocokan dan penelitian itu ada orangnya,” jelas Komisioner KPU Sulsel Divisi Data, Mardiana Rusli, Selasa (20/3).

Mardiana Rusli mengakui, pemilih Pasca dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih mengalami defisit hingga 944.173.
“DPS setelah pemuktahiran DP4 melalui coklit pemilih. Hasilnya defisit atau beruba. Hasil coklit 6,8 ada memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat (TMS),” tuturnya Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, syarat yang TMS karena meninggal. Sebabagian TNI/Polri, hilang ingatan, pindah domisili data ganda, juga tidak ber KTP Elektronik.

Dijelaskan, Coklit sebagai bagian dari pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak 2018. Jumlahnya 6.787.901 pemilih yang tercoklit. Jumlah ini sama dengan AKWK atau daftar pemilih yang kita turunkan sewaktu proses coklit berlangsung.

Selain itu, menurut Mardiana, pihaknya juga sedang mengkompilasi data pemilih yang masuk kategori pemilih disabilitas dan pemilih pemula.

Dengan adanya pendataan tersebut, khususnya pendataan pemilih non KTP elektronik, lanjut dia, pihaknya akan menjadi acuan bagi KPU apakah perlu dilakukan sosialisasi Iagi atau tidak.

“Kita juga lagi mengkompilasi data-data kategori pemilih disabilitas dan pemilih pemula termasuk dengan pemilih yang belum bersyarat atau non KTP elektronik,” urainya.

Saat ditanya perbaikan seperti apa yang akan dilakukan untuk menetapkan DPT, dan berapa lama selang waktu untuk perbaikan dari Daftar Pemilih sementara (DPS) ke Daftar Pemilih tetap (DPT). Ana menjelaskan, waktu perbaikan DPS sesuai jadwal tahapan Pilkada mulai tanggal 3 -7 April. “Perbaikan DPS ke DPT mulai 3 – 7 April,” katanya.

Dijelaskan, saat ini pihaknya melakukan penyampaian hasil pleno DPS kepada PPS mulai tanggal 17-23 Maret mendatang. Kemudian pengumuman dan tanggapan masalah terhadap DPS Mulai tanggal 24 Maret -2 April.

Setelah itu, kata dia, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten kota mulai tanggal 11-12 April mendatang. “Penetapan DPT Kemungkinan Akhir April atau Mei,” tuturnya. (*)


div>