SENIN , 23 JULI 2018

Struktur Organisasi Pemda Bakal Berubah

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 07 Januari 2016 15:22

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sesuai perubahan Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka struktur organisasi kelembagaan akan mengalami perubahan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bagian Organisasi tata laksana (Ortala) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Nursalim, menyampaikan bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah akan dilakukan pemerintah pusat melalui masing-masing kementerian. Untuk sekarang ini, Pemkab Lutra melalui bagian Ortala telah melakukan langkah-langkah antara lain asistensi indikator yakni indikator faktor umum dan teknis.

“Pada tanggal 11 Januari 2016 mendatang, akan dilakukan validasi variable penataan kelembagaan data sekaligus persiapan dokumen. Setelah dilakukan validasi, selanjutnya menunggu keputusan pemerintah pusat terkait dengan Rancangan Pemerintah Pusat (RPP) yang saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah ditandatangani barulah kemudian dirancang pemerintah pusat seperti apa mekanisme penataan kelembagaan daerah,” jelasnya.

Tahapan selanjutnya, Pemkab akan menyampaikan hasil pemetaan ke Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan ke masing-masing Kementerian. Dari hasil pemetaan, Kementerian melakukan verifikasi data-data untuk menetapkan hasil pemetaan tersebut. Misalnya pemetaan lembaga kesehatan ditetapkan menteri Kesehatan.

“Setelah ada keputusan pemetaan, Pemkab membuat draf rancangan Perda kelembagaan yang diserahkan ke DPRD. Perda yang ditetapkan selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur, dan Gubernur konsultasikan ke Kemendagri, setelah itu ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati,” urai Nursalim.

Namun dengan demikian kata Nursalim, konsekwensi dari ketentuan UU No 23/2014 terkait pasal 232 diperintahkan bahwa penataan kelembagaan akan di atur dengan PP jadi nanti menata kelembagaan prinsipnya berdasarkan urusan dan UU 23 di atur ada 24 urusan wajib.

“Enam di antaranya urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, ada 8 urusan pilihan. Namun di Kabupaten tinggal 5 karena yang 3 telah beralih ke provinsi yakni urusan energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan urusan kelautan,” tambah Nursalim.

Dengan dikeluarkannya regulasi ini, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan penggabungan kelembagaan. Namun tergantung hasil pemetaan karena ada aturan yang mengikat hal tersebut. Hanya saja dengan aturan ini tidak ada lagi kelembagaan dalam bentuk kantor, melainkan semua dalam bentuk Dinas dan Badan.


div>