SENIN , 18 DESEMBER 2017

Suap Terbanyak di Instansi Kepolisian

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 11 Agustus 2017 12:16
Suap Terbanyak di Instansi Kepolisian

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – International Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei nasional anti korupsi, di Fave Hotel Makassar, Kamis (10/8). Dari survei yang dilakukan, ICW menemukan, sekitar 41 persen masyarakat mengaku pernah dimintai uang tidak resmi pada instansi kepolisian.

Direktur Internasional Corruption Watch, Febri Hendri, saat mempresentasikan hasil survei ICW memaparkan, survei dilakukan sejak April-Juni 2017, di 133 kabupaten dan 46 kota. Salah satunya, perihal pengalaman suap masyarakat. ICW menemukan, sekitar 41 persen masyarakat mengaku pernah dimintai uang tidak resmi pada instansi kepolisian.

“Kami temukan hasil survei pengalaman masyarakat sekitar 41 persen pernah dimintai uang tidak resmi, dan yang paling tinggi pada pelayanan publik di instansi kepolisian,” ujar Febri diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (11/8).

Menurutnya, hasil survei ini menunjukkan indeks korupsi yang masih cukup tinggi, yang dirasakan langsung masyarakat.

Khusus untuk pelayanan publik, temuan ini masih memposisikan instansi kepolisian di urutan pertama, disusul pengadilan dan pemerintahan kota/provinsi.

“Dapat disimpulkan, budaya menerima dan memberi uang dalam pelayanan publik masih kerap terjadi. Saat disurvei, pemberian uang didasari atas permintaan,” ungkapnya.

Febri mengungkapkan, pada dasarnya survei ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi, serta partisipasi mereka dalam pemberantasan korupsi. Survei ini juga merangkum persepsi rakyat Indonesia tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

[NEXT-RASUL]

Survei menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan mengambil sampel secara proporsional terhadap jumlah penduduk di atas 19 tahun, di seluruh provinsi (PPS-Proportional to Size). Responden survei ini berjumlah 2.235 orang.

“Temuan utama survei dibagi dalam empat kelompok. Pertama, toleransi rakyat terhadap korupsi, kedua tingkat keseriusan pemerintah dan lembaga negara dalam memberantas korupsi, ketiga kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan negara terkait dan keempat, tingkat kesiapan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi,” paparnya.

Sementara, Akademisi Aswar Hasan, menilai, selama ini antara pemberantasan korupsi dan tingkat korupsi tidak ada penurunan. Pemberantasan korupsi belum terlihat fokus, padahal pemerintah dan instansi kepolisian sendiri sudah menerapkan upaya pencegahan secara internal.

“Ada berbagai macam program, reformasi birokrasi pemerintah bahkan kepolisian, tapi ternyata belum cukup efektif. Makanya, kami sangat mengapresiasi survei ini sebagai acuan akademik, bahwa ternyata kita belum bebas dari perilaku korupsi,” terang Aswar Hasan. (***)


div>