KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Suara Rakyat Sulsel Jangan Mau Digadai

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 06 Juni 2018 10:30
Suara Rakyat Sulsel Jangan Mau Digadai

Dok. RakyatSulsel

– Pemberi dan Penerima Bisa Dijatuhi Sanksi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kurang dari sebulan lagi pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel akan digelar. Beredar isu akan ada gerakan massif money politics dengan dalih biaya maintenance tim.

Money politics atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 pada UU No 10/2016 tentang Pilkada, sanksi politik uang diperberat dan diperluas dibanding UU sebelumnya. Sanksi pidananya mengancam pemberi dan penerima minimal 36 bulan penjara dan denda Rp 200 juta dan maksimal 72 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, indikator penetapan kandidat yang bermain politik uang tentunya berdasarkan dari temuan tim di lapangan. Baik itu berdasarkan laporan masyarakat maupun laporan dari tim Pasangan Calon (Paslon) lain.

“Itukan masyarakat nanti dapat berperan untuk melaporkan. Selain itu juga, tim-tim pasangan calon juga kan mereka ikut mengawasi,” terangnya, Selasa (5/6).

Terkait dengan bentuk penindakannya, Arumahi menjelaskan, Bawaslu telah dibantu oleh Gakkumdu untuk menjadi wadah mengolah laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pelanggaran pemilu serta politik uang. Meskipun begitu, ia tidak bisa menjelaskan secara teknis bentuk penindakan dan pembuktian apabila disinyalir adanya permainan politik uang.

“Tentu ada prosesnya, itu tugas Gakkumdu dan Bawaslu. Apalagi sekarang Bawaslu sekantor dangan Gakkumdu,” ujarnya.

Untuk sanksi bagi pelaku politik uang, lanjutnya, telah diatur dalam UU Pilkada. Dimana setiap paslon dilarang keras memberi uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan bisa mendapat dukungan. Dimana, UU 2016 banyak sekali aturan yang berhubungan dengan sanksi berat terhadap pelaku politik uang. Kalau dulu pelaku politik uang yang diberi sanksi, maka melalui aturan terbaru UU 10 tahun 2016, dimana pemberi dan penerima sama-sama diberikan sanksi dan hukuman minimal 3-6 tahun pidana penjara.

“Ancamannya kan sudah jelas itu antara pemberi dan penerima. Tapi hati-hati, masyarakat kita sekarang ini sudah cerdas jangan sampai ada pemberi salah alamat. Yang dia mau beri itu ternyata lawan, dia terima dan kemudian bawa ke pengawas pemilu,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan, menuturkan, money politics adalah sesuatu yang diharamkan dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan. Hal itu lantaran bertolak belakang dengan aturan dan norma yang berlaku dalam sistem demokrasi yang ada saat ini.

“Politik uang itu dimanapun dilarang, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hanya, memang moralitas pelaku politik uang itu terkadang tidak mau tunduk dan taat pada aturan dan norma demokrasi,” kata Aswar Hasan.

Karena memang, menurutnya, dalam mengejar jabatan, terkadang seorang politisi berani menghalalkan segala cara demi kepentingannya. Bukan benar-benar maju untuk mengawal kepentingan masyarakat

“Itu karena ambisi kekuasaan melampaui akal sehatnya sehingga aturan pun dilabrak. Bahkan berusaha mencari celah dengan modus-modus melanggar aturan untuk melakukan politik uang,” jelasnya.

Aswar Hasan mengkhawatirkan, praktek politik uang pada pilkada tahun ini dapat lebih meningkat dari pilkada sebelumnya. Hal tersebut bukan tidak beralasan, lantaran kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini cenderung pragmatis dengan adanya kepentingan-kepentingan pribadi elite-elite partai politik.

“Kenapa politik uang itu terjadi, karena politik itu sekarang lebih pragmatis. Pada periode lalu, praktek politik uang itu ada sekitar 30 persen. Kita tidak tau nanti apakah tren nya meningkat dalam pilkada ini atau tidak,” paparnya.

“Selain itu akan meningkat kalau pengawas pemilu tidak serius mengawasi itu. Ketika pelaku-pelaku politik uang itu tidak ditindak dengan tegas itu akan menjamur,” lanjut Aswar Hasan.

Mengantisipasi adanya money politics, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel akan memaksimalkan pengawasan. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengatakan, sanksi praktik politik uang telah jelas diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

“Untuk money politics itu semua sudah ada di undang-undang Pemilu. Bagi siapapun yang melakukan money politic, pelanggaran-pelanggaran Pemilu kan sudah ada sanksinya,” tegasnya.
Selain itu, kata Dicky, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Nanti Panwaslu bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Apalagi ada namanya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Itu yang kita maksimalkan nanti. Jika terjadi money politics, yang rugi kan calon itu sendiri,” ujarnya.

“Termasuk kertas suara kan sedang dicetak, kepolisian kemudian sudah mengawal untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Semisal ada yang kertas suara yang rusak, segera kita musnahkan jadi tidak ada yang bisa dimanipulasi. Insya Allah kita bisa jaga kondisi ini, namun ini tentu kami berharap rakyat juga ikut mengawasi,” imbuhnya. (*)


div>