SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Sudah 7 TNI, Polisi 9 Positif Narkoba

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 14 April 2016 11:25
Sudah 7 TNI, Polisi 9 Positif Narkoba

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba tak hanya menyasar kalangan tertentu, namun kejahatan narkoba berpotensi menghancurkan generasi bangsa karena menyasar kalangan produktif. Mulai dari kalangan siswa, mahasiswa, PNS, wiraswasta, ibu rumah tangga hingga TNI dan Polri.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Sulsel AKBP Rosna Tombo, menyebutkan selama tahun 2015 BNNP Sulsel telah merehabilitasi sebanyak 1.280 pecandu narkoba. Keseluruhan jumlah tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat Sulsel dari latar belakang umur dan profesi.

“Penyalahgunaan narkoba di Sulsel tak hanya terjadi di dalam Kota Makassar, tetapi juga menyebar hingga pelosok daerah. Berdasarkan data kami, penyalahgunaan narkoba berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari wiraswasta, PNS, Polisi, TNI, Petani, hingga mahasiswa dan siswa,” tutur Rosna, Rabu (13/4).

Sedangkan untuk tahun 2016 kata, Rosna, belum ada data failed estimasi pengguna narkoba di Sulsel. Namun menurutnya berkisar puluhan orang.

“Tahun 2016 belum ada data, namun dilihat kejadian beberapa bulan ini, sekitar 50 orang pengguna narkoba sementara direhabilitasi di BNNP, sedangkan 14 orang sudah diproses,” ungkapnya.

Dia menambahkan, narkoba sudah meramba ke semua kalangan, sehingga masyarakat patut mewaspadai dan menjauhkan diri dari barang haram tersebut. “Narkoba sudah menyasar ke berbagai kalangan, mulai TNI, Polri, PNS, pelajar hingga ibu rumah tangga, ini yang masyarakat perlu antisipasi,” harapanya.

[NEXT-RASUL]

Sementara Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, selama tahun 2016 Polda Sulselbar telah membekuk 248 orang pengguna narkoba.

“Selama 2016, Polda Sulselbar membekuk 248 orang pengguna narkoba yang terjadi di beberapa wilayah di Sulsel. Kasus tersebut merupakan hasil penangkapan selama kurun waktu Januari hingga awal April 2016,” tuturnya.

Frans Barung menyebutkan, dari seluruh Polres jajaran Polda Sulselbar, Polrestabes Makassar yang paling banyak melimpahkan kasus narkoba ke Polda.

Dia menambahkan, dari total tersebut, mereka yang ditangkap dari latar belakang yang berbeda, PNS pelajar hingga polisi, direhabilitasi di ruang tahanan Polda Sulselbar dan di Polres masing-masing wilayah.

“Dari catatan 248 orang tersebut, sebanyak 9 orang oknum polisi positif narkoba, dan  hingga saat ini sudah ditahan,” jelas Frans Barung.

Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti menyebutkan, sejak dia menjabat awal tahun 2016, sejauh ini terdapat 7 anggota TNI di Sulsel positif mengkonsumsi narkoba.

[NEXT-RASUL]

“Selama 2016, anggota TNI terdapat 7 orang positif konsumsi narkoba, termasuk Danramil baru-baru ini. Kami langsung tahan dan nonjobkan jabatan bersama lainnya,” terangnya.

Dia menambahkan, TNI yang positif konsumsi narkoba terdapat diberbagai daerah di Sulsel. “Seperti di Selayar, Bone, Wajo, Enrekang, Soppeng, Pangkep, Makassar, mereka rata-rata di dapat di karaoke atau THM,” kata Agus.

Agus menegaskan, tidak ada ampunan atau kelonggaran bagi anggota TNI yang terlibat narkoba. “Pokoknya tidak ada ampunan, semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menanggapi persoalan ini, Pakar Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr Hery Tahir, menilai insiden belum lama ini, membuat masyarakat Sulsel geger bahkan menghebohkan publik dengan adanya kebanjiran narkoba diberbagai kab/kota.

“Hal ini sungguh memalukan, penyalagunaan narkoba dikonsumsi oleh oknum TNI dan Polisi yang konon suci dari barang haram tersebut,” ujarnya.

Menurut alumni Unhas ini, tugas dan wewenang polisi dan TNI menegakkan dan menjalankan hukum. Bukan malah melanggar hukum dengan mengkonsumsi narkoba.

[NEXT-RASUL]

“Tentu sangat ironis, oknum polisi dan TNI yang seharusnya dan sewajarnya tugasnya mengamankan orang lain ketika mengkonsumsi narkoba, malahan dia yang  diamankan. Sungguh memalukan,” tuturnya.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan TNI dan polisi merupakan pelanggaran hukum sehingga perlu evaluasi internal. “Pimpinan polisi dan TNI seharusnya melakukan evaluasi internal, agar kejadian tersebut tak diulangi lagi,” tutup Wakil Rektor III UNM ini. (yad/uki/D)


div>