• Rabu, 30 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Sudah Ada UU Dan Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Reklamasi

Selasa , 26 Maret 2013 11:17
Total Pembaca : 1013 Views
Nelson Marnanse Kamisi, Anggota Komisi C DPRD Makassar

Baca juga

Meski reklamasi pantai saat ini sedang marak dilakukan oleh beberapa pihak di Kota Makassar, namun hal tersebut dianggap belum cukup mendesak untuk dibuatkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) khusus. Setidaknya hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Makassar, Nelson Marnanse Kamisi. Menurutnya reklamasi pantai sudah diatur dalam beberapa peraturan baik itu Undang-undang maupun peraturan pemerintah. “Saya kira sudah ada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas tentang hal tersebut, dan menurut saya perangkat itu sudah cukup,” ungkapnya.

Meski begitu menurut Nelson, pembuatan perda bisa saja dilakukan jika saja ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan peraturan yang ada. “Kecuali orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan reklamasi ini tidak mau mengindahkan peraturan dan UU yang ada tentang reklamasi. Baru kita di dewan berkeharusan membuat perda yang jelas mengenai hal ini,” terangnya. Lalu bagaimana tanggapan DPRD terhadap reklamasi pantai ? Apa seharusnya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan reklamasi pantai ? Berikut petikan wawancara Rakyat Sulsel dengan Anggota Komisi C DPRD Makassar, Nelson Marnanse Kamisi.

 

+ Dengan maraknya reklamasi pantai yang terjadi saat ini, apakah DPRD Makassar berencana membuat perda tentang hal tersebut ?

- Mengenai reklamasi pantai, saya kira sudah ada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas tentang hal tersebut. Dan menurut saya perangkat itu sudah cukup. Tinggal bagaimana kita mau menyikapi dan melindungi hal tersebut dalam hal ini pantai.

 

+ Apa landasan Anda sehingga perda ini belum begitu mendesak untuk diterbitkan ?

- Saya selalu berpikir, apakah kita ini akan membelenggu masyarakat dengan peraturan-peraturan seperti itu. Sebab jika semakin banyak perda yang kita buat, maka semakin mengekang masyarakat dalam melakukan aktivitas. Menurut saya yang perlu dilakukan saat ini adalah kembali pada asas kepatutan. Untuk reklamasi pantai misalnya, apakah memang seseorang atau sebuah perusahaan melakukan reklamasi dan pembangunan di pantai. Sementara kita tahu bahwa itu adalah aset masyarakat dan ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

 

+ Selain itu?

- Selain itu, saya kira karena tidak ada sesuatu yang spesifik mengenai kegiatan reklamasi di Makassar. Sementara yang terjadi saat ini, bukanlah hal yang spesifik, karena hal tersebut tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kita lihat saja aturan yang mengikat secara keseluruhan.

 

+ Lantas kondisi seperti apa yang bisa mendorong penerbitan perda khusus reklamasi pantai ?

Kecuali orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan reklamasi ini tidak mau mengindahkan peraturan dan UU yang ada tentang reklamasi, baru kita di dewan berkeharusan membuat perda yang jelas mengenai hal ini. Agar tidak ada lagi alasan dari pihak-pihak itu untuk tidak mematuhi aturan.

 

+ Sejauh ini, sudah adakah masyarakat yang mengadu tentang hal ini di DPRD Makassar ?

- Kalau untuk penyampaian melalui aspirasi secara resmi di DPRD sejauh ini belum ada. Hanya saja memang ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pengaduan terkait hal ini. Namun lebih kepada aspirasi personal. Lagipula, reklamasi ini juga sudah ada diatur di dalam Ranperda RTRW yang sedang digodok saat ini. (M1/eui)