SENIN , 19 FEBRUARI 2018

Sudah Tiga Hari Disdukcapil Bantaeng Tidak Ada Pelayanan

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 08 Februari 2018 16:00
Sudah Tiga Hari Disdukcapil Bantaeng Tidak Ada Pelayanan

Ilustrasi

BANTAENG, RAKYAT SULSEL.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantaeng untuk sementara tidak bisa melakukan pelayanan. Hal tersebut terjadi karena sejumlah komputer milik Disdukcapil rusak akibat terkena air hujan sejak Selasa (6/2).

Sekretaris Disdukcapil Bantaeng, Arfandi Langgara membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima pelayan sejak hari Selasa lalu. Sejumlah komputer yang biasa dipakai untuk pelayanan sudah tidak bisa dipakai lagi karena hujan dan atap bocor yang membasahi dan membuat komputer rusak.

“Sudah dua hari tidak melayani karena hujan dan atap kita bocor sehingga komputer disini basah jadi rusak,” ungkapnya, Selasa (8/2/2018).

Dia menambahkan, komputer yang terkena air hujan akibat atap bocor sempat dijemur seharian. Hal itulah yang menyebabkan pelayanan dihentikan untuk sementara. Selain rusak terkena air hujan, lanjut Arfandi, komputer yang masih berfungsi juga sudah lambat untuk mengelola data.

“Pengoperasian komputer ini juga sudah lambat karena komputer lama. Jadi lama, makanya kita hentikan dulu pelayanan. Secepatnya kita perbaiki mudah-mudahan dua hari kedepan sudah bagus,” tuturnya.

Arfandi berharap, pemerintah dan DPRD Bantaeng bisa lebih memperhatikan Disdukcapil sebagai pelayanan utama yang harus dimaksimalkan.

“Semua peralatan yang kita pakai disini sudah lama. Kami juga mengusulkan pengadaan komputer dan printer sejak 2013 lalu hingga saat ini tidak terealisasi dan alasannya selalu tidak ada anggaran,” bebernya.

Selain itu, lanjut Arfandi mengatakan, kantor pelayanan masyarakat tersebut jauh dari kata layak, mulai dari ruang pelayanan yang sempit dan atap yang bocor.

“Kalau hujan disini bocor jadi rusak semua, banyak juga berkas kita simpan dilantai karena lemari yang ada sudah full. Kantor ini kan bekas parkiran, ini saja kantor kita numpangji sama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Harusnya kantor pelayanan hak dasar masyrakat seperti ini mendapatkan perhatian dari Pemda,” jelasnya. (*)


div>