SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Sulsel Butuh 50 Ribu Hektare Lahan Kakao

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Desember 2017 14:40
Sulsel Butuh 50 Ribu Hektare Lahan Kakao

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali serius memperhatikan produksi kakao. Setelah produksi merosot dalam beberapa dekade ini, kakao Sulsel kembali mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun sarana untuk mendukung hal itu dinilai masih minim. Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, Firdaus Hasan mengatakan, secara keseluruhan Sulsel masih membutuhkan hingga 50 ribu hektare lahan untuk mengembalikan kejayaan kakao di Sulsel.

“Potensi kakao kita sangat bagus, di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara misalnya, anggaran yang disiapkan dari APBD itu sudah mengembangkan sampai 15 ribu hektare lahan. Harapan Pemda di sana bisa kembali ke 45 ribu hektar bahkan kita harap luas lahan untuk kakao hingga 50 ribu hektare,” kata Firdaus Hasan, Jumat (1/12) kemarin.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, kata Firdaus, Dinas Perkebunan mendapatkan anggaran sebanyak Rp10 miliar untuk meningkatkan produksi kakao. Namun, menurut Firdaus, anggaran itu dinilai masih minim.

“2018 ini APBD cuma Rp10 miliar itu memang sangat sedikit, makanya kita berupaya untuk menggerakkan teman-teman di kabupaten dan kota juga memanfaatkan APBD-nya, selain kita tetap mengharapkan perhatian pusat yang lebih banyak,” ujar Firdaus.

Selain itu, Firdaus menambahkan, anggaran sebesar Rp4 miliar pada tahun 2017, hanya mampu membiayai bantuan bibit dan pupuk untuk 800 hektare. Kedepan, Dinas Perkebunan akan memanfaatkan anggaran yang masuk dengan peremajaan tanaman kakao melalui 800 hektare lahan yang ada.

“Ada peremajaan, kita akan mengganti tanaman yang sudah tua. Di anggaran perubahan ini ada sekitar 800 hektare di Lutim, Lutra, Bone dan Wajo dengan itu kita harapkan dapat meningkatkan produksi kakao,” ungkapnya.

Dari data Dinas Perkebunan Sulsel, Produksi pertahun kakao sebesar 126 ribu ton per tahun 2016. Untuk itu, pihaknya menargetkan tahun ini mencapai 175 ribu ton, dan untuk target 2018 sebesar 200 ribu ton.

Pemerintah melalui perusahaan swasta, membuka kesempatan kepada petani untuk membuka kembali lahannya dengan jaminan akan mendapatkan pelatihan perkebunan kakao dengan sebutan Cocoa Depelepmen Center (CDC).

“Saya lihat para petani sawit itu mereka sudah kembali lagi mengolah kakao. Di situ, mereka diajarkan bagaimana merawat kebun dengan benar, bagaimana mengendalikan hama atau penyakit tanaman, bagaimana memperoleh pupuk organik atau pupuk kandang supaya biaya perawatan lebih irit,” ujarnya.

Melalui pelatihan itu lanjut Firdaus, pihaknya tidak lagi akan mengirim petaninya ke luar Sulawesi, cukup melalui pusat riset kakao yang terletak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

“Kalau riset sebenaranya sudah ada di Lutim, dan di Maros juga ada. Kita harapkan para petani nanti tidak usah ke Jember, cukup di sini saja. Kita liat kemarin pelatihan di Tarengge Lutim itu sudah bagus,” jelasnya. (*)


div>