SABTU , 20 OKTOBER 2018

Sulsel Raih Ranking 1 Kasus Money Politic

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 30 Juni 2018 17:00
Sulsel Raih Ranking 1 Kasus Money Politic

Money Politics

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah selesai dilakukan secara serentak se Indonesia. Untuk saat ini, sisa menunggu putusan dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kandidat yang berhasil meraih suara terbanyak dan layak menjadi pemimpin lima tahun kedepan.

Di Sulsel sendiri, terdapat 12 daerah yang menyelenggarakan Pilkada sekaligus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Namun, dengan usainya pemilihan bukan berarti masalah pelanggaran yang terjadi selama tahapan hilang begitu saja.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi mengatakan perihal adanya delapan aduan mengenai money politics mengaku belum mengetahuinya. Hanya saja, kata dia, ada tiga daerah yang diketahui tengah memproses pelanggaran money politics.

“Belum di Bawaslu, ada di Pinrang, tapi sudah berproses. Yang saya tau di Pinrang dan di Sidrap yang sementara di Proses. Di Kota Parepare juga ada, di Parepare itu juga sudah mau masuk pengadilan,” kata Laode.

Laode menegaskan, pelanggaran money politics dapat menjerat siapa saja dan kapan saja selama itu masih dalam tahapan Pilkada. Bahkan, kata dia, sekalipun pelaku money politics adalah kandidat yang kalah dalam Pilkada.

“Dampaknya itu pidana, tidak ada urusan dia menang atau kalah intinya setiap orang. Pidana itu tidak ada hubungannya dengan menang kalah,” katanya.

Saat ditanya mengenai temuan lain Bawaslu selama tahapan hingga pemilihan, Laode mengaku sampai saat ini baru Pinrang, Parepare dan Sidrap yang informasi diterimanya. Karena memang, kata dia, setiap pelanggaran yang ada di daerah penyelesaiannya hanya dilakukan di Panwaslu tanpa di limpahkan ke Bawaslu.

“Untuk sementara baru itu yang sementara di proses. Kita belum terima informasi lagi,” pungkasnya.
Sementara Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan ada 8 kasus yang ditemukan di Sulsel selama tahapan Pilkada 2018 berlangsung.

“Lapor dan temuan, money politik. Posisi teratas ditempati Sulsel dengan delapan kasus,” kata Ratna.

Dia menambahkan, untuk proses lebih lanjut dengan kasus tersebut saat ini masih ditangani Bawaslu bersama Paswaslu pada kabupaten/kota masing-masing. “Saat ini, sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota,” tambahnya.

Selain di Sulsel dan Lampung, pihaknya juga menemukan tujuh kasus politik uang di Sumatera Utara. Lima kasus selama masa tenang di Pilkada Jawa Tengah 2018. “Posisi kedua, disusul Lampung dengan 7 kasus politik uang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, secara estimasi Bawaslu memproses dugaan pelanggaran menjanjikan uang atau politik uang pada masa tenang Pilkada 2018 yakni tanggal 24-26 Juni 2018 sebanyak 35 kasus dan akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedang pengawasan alat peraga 155 kasus dan penyebaran bahan kampanye sejumlah 154 kasus. (*)


div>