SABTU , 20 OKTOBER 2018

Sulsel Urutan Kedua Kongkalikong Tender Proyek

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 29 April 2016 11:03
Sulsel Urutan Kedua Kongkalikong Tender Proyek

ilustrasi

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kedua tingkat Nasional dalam hal kongkalikong tender proyek. Itu sesuai data pelaporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggota komisioner KPPU Pusat Dr. Karina, mengatakan, sekitar 90 persen laporan yang masuk terkait dengan tender proyek. Dan Sulsel menempati urutan kedua dimana urutan pertama diraih oleh Kota Medan dalam hal monopoli proyek.

“Olehnya itu, dengan sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan oleh KPPU, semoga ada kesadaran untuk melaporkan setiap kejanggalan dalam tender proyek,” ujarnya, di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (28/4).

Ia menjelaskan, selain mengawasi tender jalan pihaknya juga mengawasi persaingan para pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha yang terbukti melanggar UU persaingan usaha maka akan dikenai sanksi yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Tingginya kongkalikong hal tender proyek juga diakui oleh Ketua KPPU Sulampapua, Ramli Simanjuntak. Dia menjelaskan bahwa dari laporan yang ada, tender proyek diwilayah Sulampapua lebih banyak di monopoli dua nama pengusaha KPPU. “Saat ini ada dua nama yang selalu memonopoli tender proyek,” tambahnya.

Menurutnya yang menjadi pengawasan dalam tender yakni tender jalan nasional dan tender pengadaan pupuk. “Besok (hari ini) kita akan menggelar sidang untuk 6 paket laporan,” tutup Dr Karina.

[NEXT-RASUL]

Guna mencega pengusaha nakal, KPPU-RI mengadakan sosialisasi Implementasi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

“Sosialisasi yang kita lakukan ini untuk mencega pengusaha nakal. Dan ini yang kedua kalinya. Jika pada sosialisasi pertama kita sosialisasikan langsung ke pelaku usaha kecil dan pengusaha besarnya, kali ini langsung ke regulatornya,” ujar Komisioner KPPU RI Chandra Setiawan.

Dia mengatakan, sosialisasi tentang implementasi peraturan ini dikhususkan kepada semua Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) se-Sulawesi Selatan.

Chandra menjelaskan, hal terpenting dari kemitraan adalah perjanjian antara Pelaku UMKM dengan perusahaan mitra usahanya, apakah dalam perjanjian tersebut terdapat pasal yang merugikan pelaku UMKM sehingga dapat mengakibatkan praktek “abuse of bargaining position” atau tidak.

Apabila dalam perjanjian tersebut terdapat pasal yang merugikan pelaku UMKM, maka KPPU akan menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015.

“Dinas UMKM di sini sebagai fasilitator dan regulator. Tetapi, kami di KPPU punya kewenangan dalam menindak pelaku usaha besar yang merugikan pelaku usaha mikro atau kecil,” katanya.

Chandra juga meminta kepada pelaku UMKM untuk melaporkan perjanjian kemitraan kepada pemerintah, sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan, maka pemerintah dapat membantu pelaku UMKM.

[NEXT-RASUL]

Dijelaskannya, bahwa aturan ini untuk melindungi pelaku usaha dari kelompok usaha bisnis tertentu yang ingin menopoli usaha tertentu. Pengawasan ini berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2008.

Dalam pasal itu berbunyi, pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Tujuan pengawasan ini untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui pemilikan dan pengusaha mitra,” sebutnya.

Selain itu juga ditegaskan jika pada undang-undang ini dilarang pengusaha besar memiliki usaha menengah dan pengusaha menengah dilarang memiliki usaha kecil sesuai yang diatur dalam pasal 35 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Hal serupa disampaikan Komisioner Sukarmi yang meminta kepada pelaku UMKM untuk tidak ragu menyampaikan perjanjian kemitraan kepada KPPU.

“Apabila dikemudian hari ditemukan penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap pelaku UMKM dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan,” jelasnya. (any-yad/D)


div>