SENIN , 22 OKTOBER 2018

Sumarsono Legowo

Reporter:

Suryadi - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 Juli 2018 11:00
Sumarsono Legowo

Dok. RakyatSulsel

– Pasca Bertemu NA, Batal Lelang Jabatan
– Gubernur Terpilih Siap Lanjutkan Program SYL

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, akhirnya membatalkan niatnya untuk melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat. Keputusan tersebut diambil pasca bertemu dengan gubernur terpilih, Nurdin Abdullah (NA), kemarin.

Sumarsono mengaku legowo melepas lelang jabatan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada NA setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, 17 September nanti. Untuk jabatan Eselon II lingkup Pemprov Sulsel yang masih kosong, dirinya akan menunjuk pelaksana tugas.

“Memang lebih baik dilakukan gubernur defenitif. Jadi, saya tidak akan melakukan lelang hingga akhir masa jabatan saya,” kata Sumarsono, usai bertemu NA.

Sebelumnya, Sumarsono mengaku akan melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat. Alasannya, lelang jabatan merupakan hal yang sangat mendesak, mengingat sejumlah jabatan Eselon II mengalami kekosongan. Termasuk posisi Sekretaris Provinsi yang saat ini dijabat pelaksana tugas Tautoto Tanaranggina.

Sumarsono bahkan telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang terdiri dari tim penyeleksi jabatan. Namun di depan NA, Sumarsono menyangkal hal tersebut.

“Tidak ada Baperjakat. Yang ada, saya mempersiapkan untuk penyiapan lelang saja,” bantahnya.

Diketahui, masih ada beberapa jabatan Eselon II yang dijabat pelaksana tugas. Seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), yang saat ini dijabat Askari sebagai pelaksana tugas. Kedepannya, akan menyusul Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, karena Abdul Rahman selaku kepala dinas akan memasuki masa pensiun 1 Agustus mendatang.

Menyusul Asisten I Pemprov Sulsel, Andi Heri Iskandar, yang juga akan pensiun 1 September. Kepala Dinas Kesehatan juga dijabat pelaksana tugas, pasca Rachmat Latief memilih jabatan fungsional.

Sebelumnya, NA melalui tim transisinya, meminta agar Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono, tidak melakukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Eselon II di lingkup Pemprov Sulsel.

Begitupun dengan lelang jabatan untuk penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi defenitif, yang saat ini dijabat Pelaksana Tugas Tautoto Tanaranggina.

Salah satu anggota tim transisi NA, Jayadi Nas, mengatakan, Penjabat Gubernur Sumarsono harus menghargai NA sebagai gubernur terpilih. Mutasi dan lelang jabatan bukanlah solusi, apalagi ketika lelang jabatan tidak sesuai dengan keinginan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih.

“Prof Nurdin Abdullah ini karakternya memilih orang yang mau bekerja dan hasilnya kelihatan. Ganti orang itu bukan solusi, tapi solusi itu adalah siapa yang layak dan mau bekerja,” kata Jayadi.

Etikanya, kata Jayadi, masalah lelang jabatan atau mutasi harus diserahkan ke NA. Apalagi, yang akan menjabat selama lima tahun ke depan adalah NA, bukan Sumarsono.

“Penjabat Gubernur harus memberikan ruang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, untuk memilih pejabat pemprov yang berkompeten, karena mereka yang lebih memahami visi dan misinya. Mereka yang mau kerja ke depannya,” tegasnya.

Dalam pertemuan kemarin, Sumarsono juga meminta NA melanjutkan pembangunan sejumlah proyek yang ditinggalkan gubernur sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Diantaranya, pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) hingga Stadion Barombong. Apalagi, proyek-proyek tersebut telah menghabiskan anggaran yang cukup besar, tidak hanya dari APBD tetapi juga APBN.

“Momentum itu tidak boleh tiba-tiba terhenti karena ganti pejabat pemerintahan,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Sementara, NA berharap pengalihan kekuasaan ini berjalan lancar, dan pejabat bisa bekerja lebih cepat. Begitupun dengan lelang jabatan yang akan dilaksanakan setelah dirinya dilantik 17 September mendatang.

“Saya berharap, para pejabat bisa bekerja maksimal,” kata NA.

Soal permintaan Sumarsono untuk melanjutkan pembangunan sejumlah proyek yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo, NA berjanji akan melakukannya. Namun, ia mengaku membutuhkan kehati-hatian. Seperti CPI, Stadion Barombong, hingga jalan tol dan kereta api.

“Kami akan lanjutkan pembangunan itu, karena ada juga uang rakyat. Tapi, jelas semua harus diaudit. Apakah sudah sesuai anggaran yang sudah masuk disitu dengan fisik yang ada. Itu kan uang rakyat,” tegas NA.

Selain melanjutkan pembangunan yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya, NA mengaku akan memprioritaskan program atau janji-janjinya dulu saat berkampanye. Termasuk mengakomodir program kandidat lain yang sebelumnya menjadi rivalnya, yang bermanfaat untuk masyarakat.

“Program-program saat kampanye tentu akan jadi prioritas,” pungkasnya. (*)

 

 


div>