SELASA , 22 MEI 2018

Sumarsono Meradang

Reporter:

Suryadi - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 03 Mei 2018 12:24
Sumarsono Meradang

Dok. RakyatSulsel

– Tuding KPU Tak Paham Pemerintahan

MAKASSAR, RAKYATSULSELSEL.COM – Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, meradang. Ia menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tidak paham alur koordinasi pemerintahan.

Jangankan soal diskualifikasi Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) dari Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, Sumarsono mengibaratkan, daun jatuhpun di daerahnya harus diketahui seorang gubernur. Karenanya, ia meradang ketika mengetahui jika KPU Makassar enggan meneruskan surat keputusan pendiskualifikasian DIAmi dari Pilwalkot Makassar kepada gubernur.

Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini juga memprotes keras pernyataan salah satu komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed. Menurutnya, Rahma khususnya, dan seluruh komisioner KPU Makassar, masih perlu belajar tata pemerintahan.

“Saya kira KPU yang seperti itu harus belajar tata pemerintahan, sekarang eranya sudah transparansi. Saya sudah lapor ke KPU Pusat terhadap sikap KPU Makassar ini,” tegas Sumarsono, Rabu (2/5).

Selain itu, Somarsono memperlihatkan komentar dari komisoner KPU Pusat, bahwa hal yang dilakukan oleh KPU Makassar itu tidak benar. Dalam pesan singkat yang diperlihatkan melalui telepon genggamnya tertulis, “mustinya KPU akuntabel dan transparan. Sebagai konsekuensinya seperti hal-hal penting sebagaimana hal yang terjadi di Makassar harus diberitahukan kepada pihak otoritas terkait. Apalagi kepala wilayah”.

“Ini komisioner KPU di sini harus belajar tata pemerintahan dulu. Intinya adalah, siapa minta meminta itu kepala daerah wajib tahu,” lanjutnya.

Berangkat dari asumsi belum mengetahui hasil keputusan di KPU Makassar, Sumarsono pun bersikeras tidak akan memproses pencabutan izin cuti Danny Pomanto, tanpa berkas dokumen atau surat tembusan dari tiga sumber.

“Untuk mencabut izin cuti Danny, maka untuk melaporkan ke gubernur ada tiga cara yang dapat ditempuh. Pertama, melalui tembusan surat dari KPU. Kedua, dari Danny Pomanto sendiri. Dan ketiga, tembusan dari Pemkot Makassar,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, bersikeras tidak ingin memberikan dan atau meneruskan tembusan surat keputusan pendiskualifikasian DIAmi dari Pilwalkot Makassar ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Kecuali, jika ada permintaan resmi dari gubernur.

“Siapa KPU, siapa Gubernur? Gubernur itu daun kuning jatuh pun harus tahu, apalagi jika ada perubahan. Jadi kok, kenapa kita yang harus minta ke KPU?” kesal Sumarsono.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Divisi Humas dan SDM KPU Kota Makassar, Andi Shaifuddin, mengakui, pihaknya belum mengetahui betul proses pengaktifan kembali calon petahana tersebut, pasca keputusan MA. Salinan tembus dari Mahkamah Agung (MA) hanya untuk pihak bersangkutan saja. Misalnya, seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), KPU Makassar, dan pasangan calon.

“Setau kami, tidak ada instruksi dari MA untuk menyampaikan tembus salinan putusan ke pihak pemprov untuk pengaktifan calon petahana. Jadi, kami juga pikir ada salinan khusus ke pemprov,” aku Shaifuddin.

Merujuk pada tembusan di lampiran, sehingga kata dia, pihak KPU mengira pihak yang merasa korban (Danny) akan menyampaikan surat tembusan ke gubernur untuk ditindaklanjuti ke Kemendagri, agar aktif kembali di pemerintahan.

“Kalau untuk aktif kembali jadi wali kota, kandidat petahana harus sampaikan salinan yang diterima ke gubernur, dengan membawa salinan untuk ditindaklanjuti ke Kemendagri. Jadi kami kira, bukan urusan KPU disitu,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui proses serta prosedur, baik secara koordinasi. Sehingga, KPU Makassar akan segera berkoordinasi dengan KPU Sulsel dan KPU RI.
“Kami juga akan konsultasi lagi ke KPU Sulsel dan KPU RI. Ini tidak lain meminta kejelasan, karena ini hanya kesalahpahaman,” pungkasnya.

Sedangkan, Rahma Sayed, enggan mengomentari tudingan Sumarsono. “Saya masih kerja, bicara sama komisioner lain,” kata Rahma.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Sosiologi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sawedi Muhammad, menilai, apa yang dilakukan KPU Makassar sangat keliru. Penjabat Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagai pelaksana tugas dekonsentrasi, seyogyanya mendapat laporan mengenai perkembangan pilkada langsung di wilayahnya.

“Saya kira kurang pantas apabila anggota KPU kabupaten atau kota hanya karena tidak memiliki hubungan hirarkis dengan gubernur, dan mereka enggan atau resisten untuk berkoordinasi dengan gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, pilkada berkaitan langsung dengan tugas utama gubernur. Terutama dalam menjaga dan memastikan situasi politik yang stabil dalam wilayah provinsi.

“Mestinya hubungan antar kelembagaan ini terjaga dengan baik, apalagi dalam konteks pilkada yang bisa saja berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Senada, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, berpendapat, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Karena hal itu kan hanya prosedur persuratan biasa dalam pemerintahan. Jika ada keputusan yang terkait dengan status seseorang, idealnya otomatis ditembuskan ke pihak yang terkait, misalnya ke gubernur.

“Kebandelan komisioner KPU yang belum menyerahkan salinan keputusan diskualifikasi KPU, justru menimbulkan pertanyaan baru. Ada apa dengan KPU Makassar?” pungkasnya. (*)


div>