MINGGU , 20 JANUARI 2019

Sumbangan Dana Kampanye Parpol di Makassar, Golkar Terbanyak

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 04 Januari 2019 10:40
Sumbangan Dana Kampanye Parpol di Makassar, Golkar Terbanyak

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai Golkar menjadi yang terbanyak menerima sumbangan dana kampanye untuk tingkat Kota Makassar. Hal itu terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar pleno rekapitulasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Kantor KPU Makassar, Kamis (3/1/2019).

LPSDK Golkar dilaporkan sebanyak Rp1,08 miliar. Disusul Perindo Rp366 juta, Gerindra Rp237 juta, Demokrat Rp49 juta dan PPP Rp5 juta. Sementara 11 parpol lainnya dalam laporannya tidak menerima sumbangan dana kampanye alias nihil.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hukum KPU Makassar, Abdul Rahman mengatakan, 16 partai politik peserta Pemilu 2019 telah myerahkan LPSDK-nya. “Hanya lima parpol yang menrima sumbangan dana kampanye, sementara 11 parpol lainnya nihil. Kita sudah plenokan dan tidak ada lagi ruang perbaikan,” singkat Abdul Rahman.

Ketua Partai Berkarya Makassar, Yusuf Gunco mengatakan, terkait LPSDK partainya, sumbangan yang masuk nihil. Karena tidak ada sumbangan dari pihak luar. “Kami hanya gunakan biaya pribadinya. Adapun dana awal kampanye yang dimiliki partai kami sekitar Rp3 juta,” jelas Yugo–sapaan akrabnya.

Divisi Hukum Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Provinsi Sulsel, Dahlia berharap KPU dan Bawaslu bisa memastikan partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 harus serahkan LPSDK yang transparan jika ada sumbangan.

“Pelaporan LPSDK dilakukan masing-masing caleg yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik,” kata Dahlia.

Menurutnya, LPSDK merupakan salah satu dari tiga laporan wajib yang harus dilaporkan peserta pemilu. Selain LPSDK ada LADK (laporan awal dana kampanye) dan LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

“KPU tidak boleh memberi toleransi lagi atas keterlambatan laporan sumbangan dana kampanye ini, karena tidak ada istilah masa perbaikan. LPSDK tidak diberi ruang untuk masa perbaikan. Apa yang dilaporkan itu sudah final. Oleh karena itu agar menjadi bahan perhatian tidak boleh lagi ada toleransi terhadap penyimpangan sedikit pun,” jelasnya.

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni yang dikonfirmasi mengaku tidak ada sumbangan dari pihak manapun sehingga PDIP tak melaporkan nominal nilai di KPU, termasuk PDIP Makassar.

“Lain memang, tidak ada lagi menyumbang partai dan caleg. Bahkan di kantor banyak sekali proposal yang minta sumbangan dari partai,” kata dia.

Kendati demikian, anggota DPRD Sulsel itu mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada tidaknya sumbangan harus dilaporkan sehingga sesuai dengan tugas konstitusi.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, banyak parpol yang melaporkan instrumen LPSDK nol rupiah tidak cukup menjamin Pemilu itu bisa berintegritas, sepanjang mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik tata kelola keuangan partai politik belum beres. “Sejauh ini mekanisme audit terhadap penggunaan dana kampanye lebih bersifat prosedural,” katanya.

Luhur menilai pengelolaan dana parpol masih bermasalah walau mereka melaporkan LPSDK. “Hanya yang tercatat yang harus terlapor di LPSDK. Integritas pengelolaan keuangan di partai politik masih bermasalah,” ucapnya.

Padahal belanja kampanye yang uncounted (tidak tercatat) justru jauh lebih besar, dan tidak ada instrumen audit untuk itu. “Ini celah regulasi yang penting dalam sistem pemilu kita,” sebutnya.

Bahkan dia menduga ada beberapa belanja gelap Pemilu seperti biaya sosialisasi politik, konsultansi politik dan marketing kandidat belum tersentuh pengaturan dana kampanye itu. “Semua itu bisa saja melibatkan bandar atau sponsor pihak eksternal, yang tidak tersentuh regulasi. Semuanya itu sangat bisa tidak terlapor di LPSDK,” tuturnya.

Sementara itu Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Lukman Irwan mengatakan, banyak parpol di Kota Makassar ini menjadi bahan pertanyaan karena selama kampanye sejak September lalu ada banyak pengeluaran parpol salah satunya pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK). “Ini menjadi pertanyaan publik. Bagaiman partai hanya sekadar melaporkan saja,” katanya.

Ia meminta KPU agar dia memeriksa lebih baik, bagaimana unsur transparansi parpol, keterbukaan dalam dana yang dikelola. “Jangan sampai ada sumbangan dari pihak lain yang masuk di partai dan tidak dilaporkan,” pungkasnya. (yad-fah)


div>