KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Survei Bukan Penentu di Pilkada

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 09 Juni 2018 11:30
Survei Bukan Penentu di Pilkada

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda menempatkan elektabilitas pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel mendatang berbeda-beda yakni pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH – Aziz) dan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA- ASS).

Terlepas dari hasil survei, masyarakat sebaiknya memilih pemimpin berdasarkan program yang ditawarkan. Sehingga masyarakat dituntut lebih jeli melihat sosok pasangan calon di Pilgub Sulsel. Namun, program yang ditawarkan pun sifatnya terukur dan menjawab persoalan masyarakat, tidak hanya konseptual dan retorika.

Terkait hal itu, Manajer Konsultasi Celebes Research Center (CRC), Saiful Bahri mengatakan pada dasarnya survei hanya merekam tingkah laku pemilih hanya pada saat dilakukan survei tersebut. Dimana, kata dia, masyarakat akan memberikan data sesuai dengan apa yang ia alami sebelumnya.

“Survei itu merekam data saat survei itu dilakukan terhadap kajadian di masa lampau, terkait kerja-kerja politik, pergerakan kandidat dan sebagainya. Jadi rekaman survei terhadap data perilaku pemilih saat survei dilakukan,” kata Saiful.

Ipung–sapaan karib Saiful Bahri mengatakan survei hadir lebih kepada melihat peluang pada menang pada Pilgub nanti. Serta dengan hasil survei tersebut kandidat dapat memproyeksi program dan strategi apa yang harus dilakukan apabila ingin memenangkan kontestasi.

“Dari situlah kandidat memproyeksikan strategi, langkah, dan target-target yang akan dilakukan kedepan. Sehingga survei tidak menjadi patokan bahwa hasil itulah yang akan terjadi pada hari pemilihan dan itu yang harus dipahami soal survei,” jelasnya.

Dengan melihat hasil survei, kata Ipung, pasangan calon bisa merubah konstalasi pemilih dengan strategi yang telah disusun sebaik mungkin. Sehingga memang survei bukan menjadi patokan untuk mengakui menang tidaknya pasangan calon dan timnya.

“Dari survei itulah tim kandidat akan menganalisis dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Sehingga bisa saja dalam waktu yang kurang lebih dua minggu ini akan ada perubahan. Dan biasanya kecenderungan perilaku pemilih semakin mendekati hari akan ada perubahan,” ungkapnya.

“Nah hasil survei tidak akan berbeda pada hari pemilihan apabila tidak ada pergerakan yang dilakukan para kandidat. Itulah cara membaca survei, jadi survei itu bukan mengunggulkan. Jadi temuan survei itu berdasarkan fakta yang mereka dapatkan dilapangan. Persoalan ketidaksamaan data saya kira semua lembaga survei punya metodologinya sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Andi Haris mengatakan penggunaan survei sebagai alat politik kurang berpengaruh di masyarakat. Menurutnya, hanya kalangan tertentu saja yang mungkin bisa dipengaruhi. Karenanya, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam melihat mana yang betul sesuai dengan fakta yang ada dan bukan rekayasa belaka.

“Kita harus memikirkan secara obyektif, rasional, apalagi kalau yang paham dengan metode-metode penelitian. Itukan kita harus tau masalah responden dan profesinya apa, pendidikannya apa. Karena cara berfikirnya itu tidak sama. Tapi terlepas itu tinggi, yah itu menurut lembaga survei ini belum tentu dengan lembaga survei yang lain,” kata Andi Haris.

Ia mencontohkan, pada Pilkada DKI Jakarta lalu dimana lembaga survei memberikan sajian hasil survei yang berbeda-beda. Hal ini bisa terjadi lantaran adanya hubungan antara lembaga suvei dan pasangan calon.

“Contohnya di Pilkada DKI Jakarta itu kan beda-beda itu hasil surveinya. Kelompoknya si A beda dengan kelompok si B. Nah ini kenapa bisa beda coba? Ternyata setelah kita pelajari ohh ternyata apalagi kalau lembaga survei itu punya afiliasi dengan calon. Walaupun dia katakan itu yang dia lakukan obyektif, tapi terlepas dari itu publik kan punya hak untuk menilai hal itu,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, bukan hasil survei yang layak dijadikan acuan. Namun, pada rekam jejak pasangan calon itu sendiri. Apa yang telah dihasilkan dan diberikan demi kesejahteraan masyarakat.

“Terlepas dari itu semua kita harus lihat rekam jejak calon gubernurnya dulu. Apa yang sudah dia lakukan, bagaimana kontribusnya di masyarakat. Dan kita lihat program kerjanya seperti apa yang beda dengan yang lain,” pungkasnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priatno mengatakan selama lembaga-lembaga survei melakukan riset dengan prosedur-presudur ilmiah yang benar, maka tentu hasilnya valid dan reliabel atau terpercaya.
“Meskipun lembaga survei itu berafiliasi pada pasangan calon tertentu yang berkontestasi,” kata dia.

Ia menjelaskan, jika prosedur lembaga survei tidak ilmiah lagi menjadi pertimbangan dalam kerja survei maka data temuannya tentu tidak layak jadi rujukan.
Menurutnya, sekarang ini lembaga survei lebih banyak memainkan politik survei, untuk kebutuhan kliennya. Diantaranya, kata dia, merilis data yang tidak berbasis riset ilmiah untuk kemasan citra elektoral kandidatnya.

“Kalau pola operasi riset seperti ini yang di jalankan, maka lembaga survei tersebut akan kehilangan kredibilitas dan integritas,” pungkasnya. (*)


div>