RABU , 18 JULI 2018

Survei Jangan Bohongi Rakyat!

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 21 Juni 2018 13:00
Survei Jangan Bohongi Rakyat!

ILUSTRASI

– 14 Lembaga Beda Data

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Publikasi hasil riset massif diuber menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 berakhir. Profesional lembaga survei dipertaruhkan, di balik perbedaan data temuan riset yang begitu mencolok.

Siapa Pasangan Calon (Paslon) yang memiliki potensi keterpilihan tinggi? Jawabannya patut diduga amat bergantung dari afiliasi lembaga survei dengan paslon yang menjadi kliennya.

Khusus Pilgub Sulsel yang diikuti empat Pasangan Calon (Paslon), setidaknya 14 lembaga survei yang merilis hasil surveinya jelang hari pencoblosan. Hasilnya pun berbeda-beda.

Pasangan nomor urut 1, Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar (NH – Aziz) misalnya, satu bulan terakhir diunggulkan tiga lembaga survei. Indo Riset Konsultan yang menempatkan NH – Aziz dengan elektabilitas 32,3 persen, Center for Strategic and International Studies (CSIS) dengan elektabilitas 30,6 persen, dan Index Indonesia dengan tingkat elektabilitas 30,1 persen.

Selanjutnya, pasangan nomor urut 2, Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo, selalu ditempatkan di urutan paling bontot oleh sejumlah lembaga survei. Namun, lembaga Parameter Network Indonesia (PNI), baru-baru ini justru merilis hasil survei yang cukup mengejutkan. Survei yang diklaim dilakukan 23 Mei – 31 Mei 2018 ini menempatkan Agus – TBL dengan elektabilitas tertinggi diantara paslon lainnya, dengan perolehan 28,86 persen.

Pasangan nomor urut 3, Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA – ASS), dijagokan lima lembaga survei. Celebes Research Center (CRC) yang mengunggulkan NA – ASS dengan elektabilitas paling tinggi 34,6 persen, Script Survei Indonesia (SSI) 37,7 persen, dan Indo Barometer 31,8 persen. Dan terbaru, Indeks Politica Indonesia (IPI) merilis hasil survei pasangan ini dengan tingkat keterpilihan 32,9 persen. Lembaga Populi Center juga mengunggulkan NA – ASS.

Sementara, pasangan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka), juga diunggulkan oleh lima lembaga survei. Citra Publik Indonesia- Lingkaran Survei Indonesia (CPI- LSI Network) dan Jaringan Survei Indonesia (JSI) yang dikenal sebagai “Raja” survei nasional, menempatkan pasangan nomor urut 4 ini dengan elektabilitas masing-masing 28,6 persen dan 29,8 persen. Poltracking, Sinergi Data Indonesia, dan Indo Survei Strategi, juga menjagokan pasangan ini.

Pakar Sosiologi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sawedi Muhammad, mengatakan, perang riset survei bukan hal baru dalam kontestasi demokrasi. Namun menjadi sorotan, karena hasil penelitian yang sejatinya dilakukan ilmiah tersebut, justru menjadi perdebatan karena perbedaan data yang tajam antarlembaga riset.

“Kepentingan klien kelihatannya lebih dominan di balik perbedaan data hasil survei. Padahal seharusnya, akurasi data dan profesionalisme lembaga riset lebih dikedepankan,” ujar Sawedi, saat ditemui wartawan koran ini di Swiss Bellin Hotel Makassar, Rabu (20/6) kemarin.

Perbedaan data temuan riset dinilai berimplikasi terhadap kepercayaan publik. Terlebih, jelas Sawedi, pada lembaga-lembaga survei yang memiliki rekam jejak (track record) negatif di helat Pilkada dan atau Pemilu Legislatif sebelumnya.

“Rekam jejak lembaga survei akan menjadi pertimbangan masyarakat, siapa yang dianggap punya pengalaman yang bisa dipercaya atau sebaliknya,” katanya.

Sawedi menduga, perang survei pilkada cenderung terjadi untuk memengaruhi pemilih, terutama pemilih yang belum bersikap. Tapi bisa berdampak buruk jika lembaga yang tampil ternyata kurang dipercaya publik. Semisal karena ada fakta-fakta masa lalu, dimana hasil risetnya justru melempeng jauh dari hasil akhir pilkada.

Sementara, Pakar Politik Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM), Yasdin Yasir, mengungkapkan, survei hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat, yang tentunya telah melalui kajian terlebih dahulu. Karena itu, lembaga survei harus terbuka kepada seluruh masyarakat mengenai metode yang digunakan.

“Pada dasarnya, survei metodologis itu kita percaya,” kata Yasdin, terpisah.

Menurutnya, survei adalah kajian akademis yang mengutamakan keilmiahan. Hanya, lembaga survei tidak boleh menafikan etika riset. Misal, menyampaikan founding risetnya. Menyampaikan secara terbuka temuannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi respondennya.

“Sebagai sebuah lembaga survei, harus memperhatikan pendidikan politik yang diberikan ke masyarakat. Jangan sampai karena adanya kepentingan, malah etika sebagai sebuah lembaga survei tidak diperhatikan lagi,” ujarnya.

Masyarakat, lanjut Yasdin, juga harus dididik dari survei yang dilakukan. Integritas lembaga survei berperan melakukan pendidikan itu. Masyarakat melek informasi tentu akan mudah menganalisis hasil riset.

“Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat juga tentunya dapat melihat siapa sosok figur yang memang benar-benar layak menjadi pemimpin. Bukan malah mengubah pola pikir masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat ke lembaga survei itu sendiri,” terangnya.

Ia berharap, masyarakat awam yang kurang melek survei juga harus dididik. “Jangan digiring. Nah, kalau lembaga survei terbuka siapa foundingnya, tentu akan memudahkan masyarakat menilai kredibilitas survei itu,” tandasnya.

Sementara, Konsultan Politik JSI, Nursandy, menuturkan, politik survei memang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan dalam kontestasi politik. Banyak juga beranggapan, bahwa pendekatan ini mampu menggiring opini pemilih untuk menguntungkan salah satu kubu yang berkompetisi.

“Survei yang baik adalah survei yang dilakukan secara independen dan objektif, meski banyak lembaga survei yang terafiliasi dengan kandidat tertentu,” kata Sandy.

Ia menambahkan, riset ilmiah yang dilakukan tidak boleh diutak-atik oleh klien. Angkanya tidak boleh diubah, bahkan menyajikan data secara tendensius. “Itu tanggung jawab moral sebagai pelaku riset,” tegasnya.

Sekedar informasi, akurasi riset dan pengalaman memenangkan helat Pilkada di Sulsel, memihak LSI dan JSI. Dua lembaga ini memiliki rekam jejak positif dalam riset politik di kontestasi Pilgub Sulsel 2009 dan 2013, serta di sejumlah Pilkada Kabupaten/Kota di Sulsel.

Sedangkan CRC memiliki pengalaman positif di sejumlah Pilkada, namun ‘error’ luar biasa dalam riset Pilkada Takalar. Hal sama berlaku bagi SSI dan IPI di beberapa Pilkada. Dimana data riset jelang pemungutan suara memiliki selisih jauh dengan rekap hasil perhitungan suara akhir. Tiga lembaga survei masing-masing Index Indonesia, Poltracking, dan CSIS, juga memiliki pengalaman riset berskala nasional, namun belum punya pengalaman membanggakan di kontestasi politik di Sulsel. (*)


div>