JUMAT , 22 JUNI 2018

Syahrul Geram, 20 Unit BRT Ditarik

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 10 Januari 2018 11:05
Syahrul Geram, 20 Unit BRT Ditarik

ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, geram setelah tahu jika 20 unit Bus Rapid Trans (BRT) akan ditarik ke pusat. Apalagi, selama ini pihak Damri tidak pernah memberikan laporannya secara resmi.

Syahrul menilai, penarikan BRT tanpa koordinasi tersebut telah melanggar tatanan struktur kenegaraan. Iapun menyesalkan lantaran program BRT yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan di Kota Makassar ini digagas oleh pihak Damri.

“Damri belum melapor ke saya, bagaimana dia mau tarik BRT segala macam? Ingat, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah dari Presiden, jangan asal tarik-tarik kalau belum laporan ke saya,” geram Syahrul, Selasa (9/1).

“Apa masalahmu? Kau yang atur, kau yang memulai, kau yang mengakhiri dong. Tidak bicara-bicara kau main tarik saja,” kesalnya.

Dalam prediksinya, Syahrul menduga bahwa sistem pengelolaan pelayanan yang dilakukan Damri belum maksimal. Sehingga, membuat masyarakat tidak begitu tertarik dengan moda transportasi baru ini.

“Saya kira BRT kita butuhkan, cuma pengaturannya harus lebih bagus. Kalau mau subsidi mari kita bicara dulu, bagaimana kalau saya kasi dulu untuk lakukan mi saja? Toh!,” tegasnya.
Sebelumnya, General Manager Perum Damri, Ilyas Hariyanto, mengatakan, kepopuleran BRT belum cocok dengan kebiasaan warga Sulsel. Selain itu, kerugian mulai terasa sejak 2017 lalu lantaran kurangnya penumpang.

“Kami terus merugi. Susah BRT berkembang di sini. Makanya, pusat mau ambil 20 unit,” ungkap Ilyas Harianto.

Faktor lain penyebab meruginya perusahaan Damri Makassar, lanjut Ilyas, yakni tidak adanya subsidi dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, semua armada yang dioperasikan Damri di semua kota di Indonesia mendapat subsidi pemerintah daerah. Namun, hal ini tidak berlaku di Sulsel, sehingga perusahaan merugi dan membuat keuangan perusahaan tergerus.

Dari total 30 armada BRT Mamminasata yang beroperasi, 10 armada yang tersisa nantinya akan tetap beroperasi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun, 10 armada itu akan selektif untuk melayani rute komersial yang menjanjikan saja. Seperti rute mal ke mal dan Panakkukang – Pallangga.

Diketahui pula, Pemprov Sulsel telah membangun 170 unit halte, dan tahun ini pemprov kembali menambah 44 unit halte. Sehingga, total halte yang ada dan sementara dalam pembangunan berjumlah 214 unit yang tersebar di beberapa koridor.

Jika estimasi anggaran untuk pembangunan satu unit halte sebesar Rp 100 juta, maka anggaran yang sudah dikeluarkan sekitar Rp 21,4 miliar. Tentu hal ini akan menjadi pemborosan anggaran, bila halte – halte yang telah dibangun tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya. (*)
.


div>