Syahrul: Jaga Ketat Sulsel

Foto : Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dia berencana akan memanggil pihak imigrasi Makassar dan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM.

“Dalam satu atau dua hari ini saya akan panggil imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM (Kanwilnya), akan hadir dinas tenaga kerja, kesbang, dan dinas perindustrian, agar kita bicara bersama. Saya akan bicara dengan pangdam dan kapolda untuk mendampingi,” ungkapnya, Senin (9/1).

Dia menjelaskan, meskipun selama ini TKA dalam kontrol pihaknya, sebelum isu ini berkembang itu menjadi sangat surut dan terkendali. Olehnya itu dalam waktu singkat, pihaknya mencoba melakukan update terakhir.

Saat ditanya, terkait kedatangan sejumlah TKA tersebut karena keinginan investor yang mempekerjakannya, Syahrul menegaskan, jika di Sulsel hal tersebut tidak akan terjadi karena pihaknya sudah menjaga ketat.

“Kalau di Sulsel tidak boleh seperti itu. Saya sangat ketat kok. Alhamdulillah kepercayaan investasi juga masuk disini tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat seperti yang saya bilang. Saya mau begitu, banyak uang yang masuk disini. Tapi kalau dia bawa tenaga kerja tidak boleh. Biar kerja kita pelan-pelan saja. Jadi prinsip saya sangat jelas sebagai penanggung jawab,” tegas mantan Bupati Gowa ini.

Menurut Syahrul, investasi itu tidak boleh melanggar rambu-rambu kepentingan nasional dan kepentingan tenaga kerja daerah.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel menyatakan pemberian izin kepada TKA oleh pihaknya sudah sesuai dengan aturan. Para TKA boleh bekerja di Sulsel secara khusus hanya diperuntukkan untuk tenaga ahli. Diluar itu tidak akan diberikan.

[NEXT-RASUL]

“Izin juga diberikan sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah pusat, mereka yang tidak memenuhi syarat izinnya tidak diberikan,” kata Kepala BKPMD Sulsel, Muhammad Yamin.

Muh Yamin menjelaskan, kalau perusahaan dalam artian investor ingin membawa tenaga kerja dari luar hanya boleh memiliki keahlian. “Jika umum di sini juga ada,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sangat selektif dalam pemberian izin TKA ini, dan semua berkoordinasi juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Pengawaaan dilakukan oleh tim, kalau ada melanggar tentu akan disanksi,” ungkapnya.

Sementara Kepala Seksi Bagian Pelayanan Perizinan, UPTD Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Andi Haerani menyebutkan, ketika perusahaan ingin mempekerjakan tenaga asing dalam hal ini sektor Penanaman Modal Asing (PMA), memastikan persyaratan yang dimiliki terpenuhi. Dan tetap dilakukan pengawasan bersama Disknakertrans

Mengenai pengetatan izin pasca banyaknya ditemukan TKA Ilegal, Andi Haerani menyatakan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihaknya. Tapi harus duduk bersama antara PTSP, Disnakertrans, dan Imigrasi, sehingga izin tidak kecolongan.

“Biasanya itu, tenaga kerja yang digunakan adalah rata -rata mereka, menggunakan mesin atau teknisi dari luar. Memang paling banyak dari Cina,” ungkap Haerani. (ash/D)