JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Syahrul Tunjuk PjS di Tiga Daerah

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Februari 2018 11:30
Syahrul Tunjuk PjS di Tiga Daerah

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, telah menunjuk tiga Penjabat Sementara (PjS) Bupati dan Wali Kota di tiga daerah. Masing-masing, Andi Bakti Haruni (Kepala Dinas PKP2 Sulsel) di Kabupaten Bone, Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat Sulsel) di Parepare, dan Andi Arwien Aziz (Kepala BPKD Sulsel) di Palopo. Sementara, untuk PjS di Kabupaten Jeneponto, hingga malam tadi belum ada keputusan.

Dok. RakyatSulsel

Sekedar diketahui, ketiga PjS tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencananya, pengukuhan akan dilaksanakan hari ini, Kamis (15/2).

“Pelantikan itu cuma formalitas. Ini malam saya sudah kumpulin untuk melaksanakan tugasnya masing-masing,” kata Syahrul, Rabu (14/2) kemarin.

Saat dikonfirmasi, Arwin Aziz, mengatakan, penunjukan dirinya sebagai PjS merupakan hak prerogatif gubernur. “Ini adalah hak prerogatif gubernur. Dan saya siap melaksanakan tugas,” ujarnya.

Mereka yang ditunjuk menjadi PjS, diharapkan mampu menjadi penetralitas selama pilkada berlangsung. Hal tersebut sebelumya telah disampaikan Kepala Kantor Regional BKN IV Makassar, Sayadi. Menurutnya, PjS Bupati dan Wali Kota yang ditunjuk menjabat di daerah pilkada harus netral.

“Mereka harus menjaga netralitas, baik sebelum, saat pilkada, ataupun setelahnya. Sebagai pemimpin daerah, harus mampu menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye, partai politik, apalagi menggunakan kendaraan dinas untuk berpolitik,” ungkap Sayadi.

Ia menjelaskan, para PjS itu memang memiliki hak pilih seperti masyarakat pada umumnya. Namun, ada aturan yang mengikatnya.

“Mereka harus bisa waspadai jebakan kampanye yang melibatkan ASN, karena hal ini kemungkinan besar bisa terjadi. Kita diikat oleh aturan, dan ini harus disadari,” ujarnya.

Selain menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah tersebut, kata Sayadi, mereka juga harus menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya.

“Menjalankan roda pemerintahan dengan aman, itu yang diperlukan,” pungkasnya. (*)

 


div>