SENIN , 16 JULI 2018

Syarat Ambang Batas Jangan Jadi Batasan

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 30 Januari 2016 12:01
Syarat Ambang Batas Jangan Jadi Batasan

int

PENULIS: SOPHIAN
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ambang batas pencalonan dalam penyelenggaraan pilkada serentak dinilai menjadi satu hal yang mesti dicermati Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam mengusulkan revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad menilai presentasi ambang batas pencalonan, mesti dicermati ulang, untuk menekan adanya potensi calon tunggal dalam pilkada serentak geombang kedua 2017 mendatang.

Menurutnya, tingginya ambang batas pencalonanan yang saat ini yakni sebesar 20 persen, dinilai cukup menguntungkan petahana dan menutup peluang bagi kalangan figur internal partai untuk bisa bersaing dalam pencalonan.

Jika ambang batas tidak diturunkan maka parpol akan berhitung dan cenderung mengarahkan dukungan kepada incumbent yang sejak awal memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, apalagi pelaksanaan pilkada hanya berlangsung satu putaran.

“Ambang batas saya kira mesti dicermati ulang, karena jangan sampai hal ini memicu munculnya calon tunggal. Bisa saja seluruh parpol berpikri praktis mendukung kepada incumbent, karena potensi menangnya besar, ditengah beratnya syarat pencalonan pada pilkada serentak lalu,” ujarnya, Jumat (29/1).

Firdaus menambahkan, pentingnya untuk mencermati ambang batas pencalonan, disebabkan adanya aturan lain di pilkada yang dilakukan dengan satu putaran. Menurutnya pelaksanaan pilkada satu putaran, membuat parpol berpikir ulang dalam mengatur startegi di pilkada selanjutnya, karena meskipun tanpa ambang batas, parpol tidak memiliki kesempatan kedua untuk mengambil langkah aman.

“Sehingga potensi membangun koalisi gemuk dan penuh sangat besar terjadi, untuk itu batas toleransi pencalonan idealnya di 15 persen dengan asumsi penyelenggaraan pilkada satu putaran. Ini juga untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada parpol untuk bersaing satu sama lain,” terangnya.

[NEXT-RASUL]
Selain itu, Firdaus menilai, syarat calon perseorangan juga mesti dilakukan perbaikan. Syarat dukungan 10 persen, berdasarkan jumlah dan sebaran penduduk juga dinilai cukup berat.

Hal tersebut dinilai Firdaus menjadikan peluang kontestan di pilkada, tidak banyak cukup menghadirkan figur alternatif. Selain itu dalam pencalonan independen, juga mesti mengatur mengenai boleh tidaknya parpol mendukung calon independen, “Karena jika ada calon independen yang mendapatkan rekomendasi parpol, maka sulit kita definisikan sebagai calon independen,” kata dia.

Dalam revisi UU Pilkada, Firdaus juga menilai penguatan Badan pengawas Pemilu mesti menjadi salah satu item yang diprioritaskan. pasalnya selama ini, peran Bawaslu masih belum maksimal dalam mencegah pelanggaran pilkada, karena sifatnya tidak mampu mengeksekusi.

Firdaus menilai mesti ada semacam peradilan khusus pilkada dimana unsur Bawaslu dan Panwaslu dilibatkan. “Sehingga Bawaslu punya kekuatan untuk mengeksekusi setiap pelanggaran pilkada,” tegasnya.

Sementara Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan, Zulfikarnain menyoroti perlunya perbaikan dalam mengatasi pelanggaran pemilu. Salah satunya bentuk penanganan pidana pemilu diperlakukan sama dengan pidana umum. Hal ini agar penanganan pelanggaran pemilu tidak dibatasi waktu.

Sejauh ini, proses sengekta yang ada di MK pada penyelenggaraan pilkada lalu, secara umum banyak yang ditolak, lantaran sifat pengaduannya yang kedaluwarsa. “Sehingga ini membuka peluang lebih massifnya kecurangan dalam pemilu berikutnya,” jelasnya.

Menurut Zulfikarnain, sifat pidana pemilu saat ini merupakan pidana khusus atau lex specialis. Sehingga, penanganannya menerapkan rentang waktu pelaporan. padahal pidana pemilu memerlukan waktu penanganan yang cukup panjang, dengan alat bukti yang kuat. “Jika waktunya dibatasi, maka konsekuensi pidananya tidak bisa diproses karena kadaluwarsa,karena proses pengusutannya memakan waktu,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Hal senada juga dilontarkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut dia, ambang batas pencalonan tidak lagi efektif dengan sistem satu putaran.

“Secara alamiah parpol (partai politik) akan berkoalisi, tanpa dibatasi. Tidak ada kesempatan kedua. Karenanya jangan lagi pasang syarat ambang batas pencalonan,” kata Titi.

Dengan tidak adanya ambang batas, menurutnya, seluruh parpol yang mempunyai kursi di DPRD daerah masing-masing dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Dikatakan, peluang adanya paslon tunggal akan semakin kecil apabila ambang batas pencalonan dihapus. “Kalau tidak mau lagi ada paslon, bebaskan saja parpol usung paslonnya,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia juga mengusulkan agar kampanye paslon tidak lagi sepenuhnya dibiayai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Artinya, paslon juga perlu diberikan kebebasan untuk belanja kampanye. Namun, dipastikan harus ada pengaturan batasan belanja tersebut.

“Iklan di media massa elektronik tetap dibiayai negara. Tapi iklan di media massa cetak, alat peraga, biarkan kandidat yang biayai. Tapi memang harus diatur soal penyebaran dan pembelanjaannya. Ada batas pembelanjaan,” katanya.

Terkait usulan revisi UU Pilkada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku jika berbagai masukan itu, direspons positif oleh pemerintah.

“Perlu tidaknya batasan pencalonan akan jadi salah satu diskusi dalam revisi UU (undang-undang) Pilkada. Agar diharapkan tak lagi ada pasangan tunggal. Batasan maksimum belanja kampanye juga akan diperhatikan,” tegasnya.


Tag
div>